BeritaBerkala: Portal Informasi Harian hingga Bulanan
Berita  

Xi Jinping Memberlakukan Kebijakan Ekonomi yang Tidak Menguntungkan untuk China pada Tahun 2024

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakui bahwa perekonomian China saat ini sedang mengalami kesulitan, di mana tidak sedikit para pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pengakuan ini disampaikan Xi Jinping dalam pidatonya pada Malam Tahun Baru.

Dalam pernyataannya melalui televisi, Xi Jinping mengakui bahwa beberapa perusahaan mengalami masa sulit. “Beberapa orang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar,” tambahnya seperti dikutip CNN International.

Ini adalah pertama kalinya Xi Jinping menyebutkan tantangan ekonomi dalam pidatonya sejak 2013. Hal ini terjadi pada saat yang kritis bagi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, yang sedang bergulat dengan perlambatan struktural yang ditandai dengan lemahnya permintaan, meningkatnya pengangguran dan kepercayaan bisnis yang terpuruk.

Beberapa jam sebelum Xi berbicara, Biro Statistik Nasional (NBS) China sempat menerbitkan survei Indeks Manajer Pembelian (PMI) bulanan. Digambarkan bagaimana aktivitas pabrik menurun pada Desember ke level terendah dalam enam bulan.

Menurut pernyataan dari NBS, PMI manufaktur resmi turun menjadi 49 di bulan lalu. Padahal di November angkanya 49,4.
Angka Desember juga menandai bulan ketiga berturut-turut kontraksi PMI manufaktur.

Di sisi lain, sektor manufaktur besar-besaran di negara ini melemah hampir sepanjang tahun 2023. Setelah aktivitas ekonomi meningkat secara singkat pada kuartal pertama tahun lalu, PMI manufaktur resmi mengalami kontraksi selama lima bulan hingga September. Kemudian turun lagi di bawah 50.

Beijing saat ini berupaya menghidupkan kembali pertumbuhan dan memacu lapangan kerja, setelah meluncurkan serangkaian langkah-langkah pendukung pada tahun lalu. Pemerintah berjanji untuk meningkatkan kebijakan fiskal dan moneter pada tahun 2024.

Namun pendekatan ekonomi yang semakin bersifat statis, yang menekankan kontrol negara terhadap urusan ekonomi dan sosial dengan mengorbankan sektor swasta, disebut telah membuat takut para pengusaha. Tindakan keras pemerintah terhadap dunia usaha atas nama keamanan nasional juga telah membuat takut investor internasional.