Pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar tidak mencantumkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam visi, misi, dan program kerjanya. Mereka hanya mengusung sembilan program pembangunan Kalimantan, termasuk penerapan ekonomi hijau dan melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan.
Sementara itu, pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencantumkan pembangunan IKN dalam dokumen visi, misi, dan program kerjanya. Ganjar-Mahfud menyebutkan komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN secara bertahap, sementara Prabowo-Gibran memasukkan pembangunan IKN sebagai salah satu prestasi Prabowo.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan bahwa keputusan ini akan mempengaruhi penggunaan APBN. Jika IKN tidak menjadi prioritas, anggaran pengerjaan proyeknya juga tidak akan sebesar yang memprioritaskannya. Namun, Tauhid menyatakan bahwa kebijakan pembangunan IKN tidak akan dihentikan oleh siapapun, karena biaya pembangunan yang sudah berjalan akan semakin besar jika dihentikan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal juga menyatakan bahwa tidak masuknya IKN dalam visi misi Anies-Muhaimin menunjukkan tingkat prioritas terhadap pembangunannya. Namun, pembangunan IKN tidak secara total dihentikan oleh pasangan calon ini.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menganggap wajar jika Anies-Muhaimin tidak mencantumkan program pembangunan IKN dalam visi, misi, dan program kerjanya. Hal ini karena biaya pembangunan IKN tinggi dan harus ditanggung oleh APBN. Para calon presiden juga membawa program-program baru yang membutuhkan biaya, sehingga harus memilih antara melanjutkan pembangunan IKN atau mengalokasikan anggaran untuk program-program baru yang lain.
