Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia (G20) telah menyetujui untuk mengembangkan ide ‘pajak miliarder’ dalam pertemuan di Brasil, namun pelaksanaannya dianggap sulit. Kesepakatan ini merupakan bentuk kerja sama untuk memastikan orang-orang ultra kaya dikenai pajak secara efektif.
Langkah ini diambil untuk mencapai keseimbangan antara kedaulatan negara dan kerja sama dalam menghindari pajak. Dilansir dari Reuters, deklarasi yang akan dikeluarkan menjadi prioritas bagi Brasil. Brasil memimpin pembicaraan G20 tahun ini, dengan pemimpinnya Luiz Inacio Lula yang merupakan mantan buruh pabrik. Ia mendorong penambahan ‘pajak miliarder’ dalam agenda G20.
“Dengan menghormati kedaulatan pajak, kami berkomitmen untuk bekerja sama guna memastikan individu-individu yang sangat kaya dikenai pajak secara efektif,” demikian pernyataan pajak G20 yang dikutip pada Minggu (28/7).
“Kerja sama ini dapat melibatkan pertukaran praktik terbaik, mendorong perdebatan mengenai prinsip-prinsip pajak, dan merancang mekanisme anti-penghindaran, termasuk dalam menangani praktik-praktik pajak yang merugikan,” tambahnya.
Brasil telah mempromosikan diskusi mengenai proposal untuk memungut pajak kekayaan sebesar 2% dari kekayaan di atas US$ 1 miliar, yang diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan hingga US$ 250 miliar per tahun dari 3.000 individu.
“Ini adalah awal dari sebuah proses yang lebih luas yang memerlukan partisipasi dari akademisi, cendekiawan, dan organisasi internasional yang memiliki pengalaman dan waktu, seperti OECD dan PBB,” kata Menteri Keuangan Fernando Haddad kepada wartawan.
Negara-negara lain di G20, meskipun mendukung, mengakui bahwa implementasi kesepakatan ini sangat sulit.
“Kita semua tahu bahwa kita sedang memulai sebuah proses yang sangat, sangat menantang,” kata Komisioner Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni dalam pertemuan G20.
“Saat ini, langkah pertama adalah memajukan pertukaran informasi antar negara. Hal ini akan menjadi topik diskusi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang,” jelasnya.
Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, juga memberikan apresiasi terhadap semangat diskusi mengenai deklarasi ini, namun ia juga memperingatkan tentang kebijakan pajak global baru dan mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden telah mengusulkan beberapa kebijakan, termasuk ‘pajak miliarder’.
“Kami rasa, bagi sebagian besar negara, pendekatan progresif dalam perpajakan adalah masuk akal. Kami senang dapat bekerja sama dengan Brasil dalam menyebarkan gagasan ini di G20,” ujarnya kepada wartawan dalam pertemuan G20.
“Meskipun begitu, kebijakan pajak sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global dan kami merasa tidak perlu untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai hal itu. Kami percaya bahwa semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif,” tambahnya.
Pajak miliarder ini akan ditargetkan kepada individu terkaya di dunia, seperti pemilik Tesla (TSLA.O) dan Space X, yaitu Elon Musk dengan kekayaan sekitar US$ 235 miliar. Ada juga pemilik Amazon (AMZN.O), Jeff Bezos, dengan kekayaan sekitar US$ 200 miliar, serta Bernard Arnault, taipan barang mewah asal Perancis, dengan kekayaan sekitar US$ 180 miliar.
Oxfam mencatat bahwa 1% orang terkaya telah mengumpulkan kekayaan baru sebesar US$ 42 triliun selama satu dekade terakhir, hampir 34 kali lipat lebih banyak daripada 50% populasi terbawah di dunia, yang semakin memperdalam ketimpangan kekayaan.
Kenaikan kekayaan rata-rata per orang dalam 1% teratas juga meningkat secara signifikan selama satu dekade terakhir, menurut Oxfam. Ini menunjukkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan di masyarakat.
