Setelah empat tahun militer merebut kekuasaan, rakyat Guinea akhirnya memberikan suara dalam referendum konstitusi baru pada Minggu (21/9/2025). Referendum ini diprediksi dapat membuka jalan bagi pemilu dan memungkinkan pemimpin junta Jenderal Mamady Doumbouya untuk maju sebagai calon presiden. Meskipun begitu, pihak oposisi berencana untuk boikot referendum tersebut dengan alasan bahwa hal ini hanya merupakan upaya junta untuk mempertahankan kekuasaan.
Sebanyak 6,7 juta warga Guinea memiliki hak suara dalam pemungutan yang dimulai sejak pukul 08.00 waktu setempat. Komisi pemilu memperkirakan hasil resmi akan diumumkan pada Selasa malam. Untuk mengamankan jalannya referendum, pemerintah mendeploy lebih dari 45.000 aparat pertahanan dan keamanan serta 1.000 kendaraan lapis baja dan helikopter tempur. Negara masih di bawah kekuasaan Doumbouya sejak penggulingan presiden terpilih Alpha Conde pada 2021.
Kampanye referendum dipenuhi oleh pendukung kubu “ya” dengan berbagai aksi massa dan poster bergambar Doumbouya. Di sisi lain, kampanye kubu “tidak” lebih banyak dilakukan di media sosial dan dipimpin oleh kritikus junta di luar negeri. Tindakan keras junta seperti larangan demonstrasi, penangkapan, pengasingan, dan penindasan juga membuat atmosfer politik di Guinea semakin tegang.
Jika konstitusi baru disetujui, aturan yang melarang pemimpin junta dan pejabat negara dalam pemilu akan dihapus, memungkinkan Doumbouya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Meskipun mengandung beberapa pasal progresif, draf konstitusi juga menimbulkan kritik keras terutama terkait syarat calon presiden yang dapat secara otomatis menyiratkan penyingkiran terhadap tokoh oposisi besar. Guinea masih terus berada dalam tekanan internasional dengan diskorsnya dari Uni Afrika dan tidak diundang dalam pertemuan kepala negara ECOWAS. PBB sendiri mendesak junta Guinea untuk memastikan referendum berlangsung damai dan transparan, sambil menyoroti kendala terkait kebebasan politik dan pers di negara tersebut.
