Pimpinan DPR telah menerima dan merespons dengan serius kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang telah setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Sebelumnya, saya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Negara, namun masih belum ada kepastian siapa di pemerintah yang akan menerima mereka. Berbagai isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan hari ini, pimpinan DPR memberikan jaminan kepada mereka bahwa DPR akan melakukan tinjauan komprehensif, termasuk masalah tunjangan dan transparansi institusi, dalam rangka memenuhi agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan berkumpul untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga telah mengeluarkan surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Penjelasan diberikan kepada mahasiswa bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan undang-undang lain dan harus dihindari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Meskipun revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, pimpinan DPR telah meminta ke Komisi III untuk menghormati batas waktu, mengingat konsultasi yang luas dan panjang telah dilakukan. Harapan kami adalah RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini sehingga pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat segera dimulai.
Terobosan reformasi di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dengan tujuan membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Semua anggota DPR bersatu dalam tekad untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai landasan evaluasi untuk masa depan.
