Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Pada kondisi ini, kontrol keamanan dan ketertiban dialihkan kepada pihak militer karena situasi dianggap memerlukan penanganan khusus. Keadaan tersebut umumnya diberlakukan ketika ancaman yang muncul tidak dapat ditangani secara efektif oleh aparat sipil. Penyebab dari diberlakukannya darurat militer diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Darurat militer dapat diterapkan jika keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau sebagian wilayah negara terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, bahaya perang, atau jika hidup negara dalam keadaan bahaya.
Penerapan darurat militer membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Salah satunya adalah pembatasan hak sipil, di mana hak-hak dasar seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat sering kali dibatasi. Selain itu, militer memiliki wewenang untuk menguasai properti dan infrastruktur serta melakukan pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam darurat militer, pemerintah juga memberikan penegakan hukum yang lebih ketat, termasuk melakukan penggeledahan dan penahanan terhadap individu.
Sejarah penerapan darurat militer di Indonesia juga pernah terjadi beberapa kali, antara lain di Timor Timur tahun 1999 dan Aceh tahun 2003-2004. Meskipun darurat militer bertujuan menjaga stabilitas nasional, kebijakan ini seringkali menimbulkan konsekuensi yang luas pada masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk memberlakukan darurat militer perlu melalui pertimbangan matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Darurat militer merupakan langkah ekstrem yang diambil pemerintah untuk menghadapi ancaman serius terhadap negara, namun implementasinya harus dilakukan dengan tepat dan cermat.
