Perdana Menteri (PM) Prancis yang berlatar belakang homoseksual, Gabriel Attal, telah menunjuk pasangannya, Stephane Sejourne, sebagai Menteri Luar Negeri, Kamis waktu setempat. Ini dilakukannya beberapa hari setelah Attal memegang jabatannya.
Sejourne, yang juga memimpin partai politik Renaissance pimpinan Presiden Emmanuel Macron, menjadi Menlu setelah Attal ditunjuk menggantikan Catherine Colonna yang mengundurkan diri pada hari Senin. Sejourne sendiri bukanlah orang baru di politik.
Diketahui, pria 38 tahun ini telah menjadi penasihat Macron sejak Macron menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan Keuangan pada 2014 lalu. Di 2017, Sejourne memilih untuk berada dalam tim pencalonan Macron sebagai presiden.
Serupa dengan Sejourne, Attal yang menjadi PM gay pertama Prancis juga bukanlah figur baru. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan.
Attal pun menghabiskan 10 bulan sebagai juru bicara partai Macron, yang saat itu bernama La Republique en Marche. Ia juga menjadi pendukung Macron dalam pencalonannya sebagai presiden pada 2017.
Sementara itu, Attal dan Sejourne meresmikan hubungan mereka dengan serikat sipil pada tahun 2017 dan mengumumkannya ke publik pada tahun berikutnya. Meski begitu, Attal mengklaim tidak memiliki pasangan pada Oktober lalu.
Lanskap politik Prancis sendiri saat ini mengalami dinamika yang cukup tajam. Selain Sejourne dan Attal, Macron menunjuk mantan menteri kehakiman Rachida Dati sebagai menteri kebudayaan.
Dati telah menjalani penyelidikan formal atas tuduhan korupsi sejak tahun 2021. Namun ia tegas membantah tuduhan itu.
Di sisi lain, pengunduran diri Borne menunjukkan bahwa ia tidak mengundurkan diri atas kemauannya sendiri melainkan karena Macron. Kepergiannya terjadi beberapa minggu setelah Macron meloloskan rancangan undang-undang imigrasi kontroversial yang memperkuat kemampuan pemerintah untuk mendeportasi orang asing.
Setelah kehilangan mayoritas di parlemen tahun lalu, partai Macron yang berhaluan tengah terpaksa bersekutu dengan Les Republicains untuk meloloskan undang-undang tersebut. Langkah ini menggeser opini publik terhadap pemerintah yang sudah dilevel rendah.
Perombakan kabinet yang dilakukan pada hari Kamis telah banyak dilaporkan sebagai upaya presiden untuk menyelamatkan kredibilitas pemerintahannya yang semakin menurun. Meskipun secara konstitusional Macron dilarang mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2027, pemilihan Parlemen Eropa dijadwalkan pada tahun ini menjadi incaran partainya.
