Pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan pendapatan negara dalam APBN 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih menjadi penopang penerimaan terbesar. Kementerian Keuangan mencatat target pendapatan pajak sebesar Rp 1.988,9 triliun, PNBP sebesar Rp 492 triliun, pendapatan bea dan cukai sebesar Rp321,0 triliun, dan pendapatan hibah sebesar Rp 400 miliar.
PNBP dalam APBN 2024 memegang peranan strategis sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian keuangan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Khususnya dalam PNBP Sumber Daya Alam (SDA), pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 207,7 triliun melalui normalisasi harga komoditas minerba. PNBP lainnya juga ditargetkan sebesar Rp 115,1 triliun.
Rahayu Puspasari, Direktur PNBP SDA dan KND Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, menyatakan bahwa kebijakan PNBP 2024 diarahkan untuk mengoptimalisasi PNBP, meningkatkan tata kelola dan proses bisnis, meningkatkan inovasi dan kualitas layanan, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah juga berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor digital dan berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan PNBP. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah berharap dapat memperkuat pendapatan negara dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
