Selama tahun 2023, masalah pangan terutama beras menjadi perhatian masyarakat. Bukan hanya soal harganya yang mencetak rekor tertinggi, tapi juga soal impor beras yang dibuka besar-besaran.
Pemerintah melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton di awal tahun 2023. Dan kemudian impor beras ditambah lagi sebanyak 1,5 juta ton.
Indonesia bahkan sampai mencari beras ke negara India. Saat ini India menjadi pengekspor beras terbesar di dunia. Namun, kesuksesan India di bidang perberasan meniru kebijakan Presiden Soeharto di era Orde Baru.
Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, cara India dalam mengelola pertanian saat ini mirip seperti cara Orde Baru di Indonesia. India merupakan pengekspor beras terkemuka di dunia, menyumbang lebih dari 40% perdagangan beras global, serta produsen terbesar kedua setelah China.
Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pertanian di India menggunakan koperasi bukan konglomerasi. India memutuskan untuk tidak menggunakan pupuk pabrik dan itu dibuat oleh koperasi-koperasi didukung dengan penelitian.
Kebijakan yang diterapkan India ini tentu saja untuk mengamankan stok serta menghindari penipisan stok pangan di dalam negeri. Zulkifli Hasan pun mengingat kebijakan itu seperti metode Indonesia dalam masa orde baru atau zaman Soeharto.
Program ketahanan pangan era Soeharto begitu dikenal dan terkenang hingga kini. Soeharto mengawali masa pemerintahannya pada 1966, memprioritaskan sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah ke revolusi pangan. Hal ini ditempuh karena kemiskinan dan kelangkaan pangan menjadi pemicu sekaligus pemantik munculnya krisis politik di Indonesia.
Di masa pemerintahannya, dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pertanian. Sejumlah waduk, bendungan, dan irigasi dibangun. Pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasemabda pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto.
Pada masa pemerintahannya, banyak dikembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian, mulai dari koperasi yang melayani kebutuhan pokok petani dalam usaha agribisnisnya, Bulog yang menampung hasil dari petani, institusi penelitian seperti BPTP yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian.
Soeharto dinilai berhasil memobilisasi masyarakat, terutama petani untuk bersama-sama meningkatkan produksi pertanian. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada 1966, mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui swasembada beras pada 1984.
Kesuksesan ini mengantarkan Soeharto diundang berpidato di depan Konferensi ke-23 FAO (Food and Agriculture Organization), di Roma, Italia, 14 November 1985.
Dengan berbagai kebijakan dan program yang dijalankan, Soeharto dinilai berhasil menurunkan tingkat inflasi dari 650% menjadi 12% dalam beberapa tahun pertama kepemimpinannya.
Pak Harto juga punya andil besar dalam pembangunan irigasi pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Bahkan sampai saat ini, belum ada presiden yang mampu menandinginya.
Presiden Soeharto pernah mengatakan bahwa “Food is my last defence line”. Kebijakan pangan pada masa ini sebenarnya sudah hampir mendekati kategori kemandirian pangan. Hanya saja, terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi secara keseluruhan. Dengan kata lain, kebijakan pangan era Soeharto belum mampu mencapai kedaulatan pangan.
Melihat dari definisi ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan, posisi kebijakan pangan pada masa Soeharto berada pada posisi ketahanan, sesuai dengan definisi ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
Hal tersebut dilihat dari adanya kebijakan swasembada beras yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
