Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan sepakat untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam transaksi perdagangan, investasi, dan keuangan, termasuk untuk sistem pembayaran.
Kesepakatan ini terjadi setelah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Korea Rhee Chang Yong mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Nusa Dua, Bali, pada Minggu, 10 Desember 2023. Pertemuan tersebut membahas local currency transaction (LCT).
“Perry mengatakan, ‘Bank Indonesia dan Bank of Korea telah sepakat untuk membentuk kerangka kerja pedoman operasional untuk mengimplementasikan LCT, yang nota kesepahamannya telah kita tandatangani pada Mei 2023,” selengkapnya.
Kerangka kerja pedoman pengimplementasioan LCT tersebut diperkirakan akan rampung pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, Korea dan Indonesia siap menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan, investasi, keuangan, dan sistem pembayaran.
Upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko nilai tukar dan menurunkan biaya bisnis dan pengguna lainnya. Perry menjelaskan bahwa penggunaan mata uang lokal tersebut penting untuk mengurangi volatilitas akibat ketidakpastian global di kawasan dan wilayah kedua negara.
Melalui implementasi kerangka kerja sama LCT ini, perdagangan antarnegara dapat menggunakan kuotasi nilai tukar secara langsung yang disediakan oleh bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) sehingga memberikan opsi bagi dunia usaha dalam melakukan transaksi perdagangan dan meningkatkan efisiensi transaksi.
Gubernur Bank of Korea Rhee Chang Yong menekankan bahwa kesepakatan ini juga tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia dan Korea saja, melainkan juga dengan ASEAN dan Asia secara keseluruhan. Sebab transaksi mata uang lokal akan lebih saling terintegrasi.
Kedua bank sentral juga berkomitmen untuk mengimplementasikan kerangka kerja sama LCT dalam rangka memperkuat perdagangan lintas batas, meningkatkan stabilitas pasar keuangan regional, dan memperdalam pasar mata uang lokal di kedua negara.
Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya integrasi keuangan sejumlah negara di kawasan untuk memfasilitasi penggunaan mata uang lokal secara lebih luas.
