Pentingnya Reformasi Intilijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie mengadakan diskusi terbatas bertajuk Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan dan prospek reformasi intilijen Indonesia.
Diskusi ini menyoroti kebutuhan akan penguatan lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih adaptif terhadap ancaman global. Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie yang menjadi moderator, menekankan bahwa reformasi ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk transformasi budaya kerja intilijen dan peningkatan pengawasan lembaga.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intilijen tergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan tepat dan cepat. Model Threat-Based Intelligence telah menjadi standar operasional di banyak negara, dan BIN perlu mengadopsi pendekatan ini agar tidak hanya bereaksi terhadap kejadian, tetapi juga mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Di tengah transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intilijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi sangat penting. Rizal menekankan bahwa situasi ekonomi yang tidak stabil saat ini dapat menjadi indikasi bahwa intilijen belum beroperasi secara optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intilijen
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menyoroti bahwa efektivitas badan intilijen sangat dipengaruhi oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel. Rekrutmen harus berdasarkan kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi, bukan hanya politik.
Di negara maju, seleksi personel intilijen mempertimbangkan aspek akademis, psikologis, dan kecocokan individu dengan dinamika dunia intilijen. Namun, politisasi dalam proses rekrutmen di Indonesia belakangan ini mengurangi profesionalisme BIN sebagai lembaga negara.
Kultur intilijen yang berorientasi pada kerahasiaan kini menghadapi tantangan karena informasi semakin terbuka. Kritik muncul terkait penggunaan seragam agen intilijen dan perubahan lulusan STIN yang mencolok. Hal ini bertentangan dengan prinsip intilijen yang bekerja tanpa menarik perhatian publik.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa BIN memerlukan pengawasan ketat agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Tantangan terbesar dalam sistem intilijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Negara lain telah menerapkan mekanisme oversight terhadap badan intilijen mereka. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intilijen.
Ekspansi fungsi intilijen di berbagai institusi harus diawasi dengan ketat. Fungsi intilijen seharusnya hanya terbatas pada pengumpulan dan analisis informasi, bukan alat intervensi politik atau hukum yang berlebihan.
Rekomendasi Reformasi Intilijen Indonesia
Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intilijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan menekankan pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi kelembagaan dengan memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intilijen guna memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan rekomendasi tersebut, Reformasi Intilijen Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem intilijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
