Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025, dalam situasi darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Dalam rapat tersebut, disepakati langkah-langkah tegas seperti pencabutan keanggotaan anggota DPR yang terlibat kontroversi dan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025, sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik.
Presiden Prabowo juga menekankan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, meminta kementerian dan lembaga membuka akses bagi publik untuk menyampaikan masukan secara damai, namun menegaskan tindakan tegas terhadap aksi anarkis. Beberapa poin penting dari hasil rapat tersebut antara lain:
1. Pimpinan parpol diminta untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang melanggar aturan.
2. Pemeriksaan kasus Affan harus dilakukan dengan cepat dan transparan.
3. Evaluasi tunjangan DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri.
4. Semua kementerian/lembaga hingga DPR harus membuka ruang aspirasi untuk dialog dengan masyarakat.
5. Polisi diingatkan untuk menjadi pelindung masyarakat dan fasilitas umum.
Rapat tersebut menekankan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama, penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo menutup arahannya dengan pesan persatuan, meminta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
