Sudewo, Bupati Pati, Jawa Tengah, mengalami sorotan publik setelah kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, memicu protes massal. Meski kebijakan tersebut dibatalkan dan permintaan maaf disampaikan, aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terus berlanjut, bahkan menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Sudewo resmi menjabat Bupati Pati sejak Juli 2025 setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama wakilnya, Sujarwanto Dwiatmoko. Pasangan ini mengantongi 419.684 suara atau 53,53 persen dengan mengusung slogan “Wong Asli Pati Wae Go”.
Profil Sudewo
Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968 dan menempuh pendidikan di SMAN 1 Pati sebelum melanjutkan studi di Universitas Sebelas Maret (UNS). Ia meraih gelar Sarjana Teknik Sipil pada 1991 dan melanjutkan pendidikan magister di Universitas Diponegoro (UNDIP) dengan jurusan Teknik Pembangunan pada 1993. Karier profesionalnya dimulai di sektor konstruksi bersama PT Jaya Construction dan kemudian beralih ke pemerintahan sebagai tenaga honorer di Departemen PU. Terlibat dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan di Bali sebelum menjadi CPNS pada 1996 dan dipindahkan ke Kanwil PU Jawa Timur.
Karier Politik
Setelah layanan sebagai PNS, Sudewo memasuki politik melalui Partai Gerindra. Ia terpilih sebagai Anggota DPR RI untuk periode 2009–2014 dan kembali duduk di parlemen pada periode 2019–2024 serta 2024–2029. Di internal partai, Sudewo juga pernah menjabat sebagai Ketua DPP Gerindra Bidang Pemberdayaan Organisasi.
Kontroversi dan Tuntutan Mundur
Kritik keras menyusul kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen oleh Sudewo. Meski tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah demi percepatan pembangunan infrastruktur, reaksi publik yang luas membuat Sudewo membatalkan kebijakan tersebut. Namun, pernyataan kontroversialnya memicu protes yang semakin besar. Aksi massa pada 13 Agustus menuntut Sudewo untuk mundur dan terjadi kericuhan, termasuk pembakaran mobil dinas polisi.
Dugaan Suap DJKA
Di tengah situasi politik memanas, KPK mengungkap bahwa Sudewo diduga menerima aliran dana dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. KPK membuka peluang memanggil Sudewo sebagai saksi jika diperlukan. Sudewo membantah menerima uang tersebut atau dugaan penerimaan dana lain yang disebut jaksa. Dengan masa jabatan yang baru dimulai, Sudewo menghadapi tekanan dari tuntutan mundur warga dan tuduhan keterlibatan dalam kasus korupsi yang menjadi sorotan publik.
