Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengajak masyarakat untuk memahami risiko kekerasan seksual yang bisa terjadi di dua tempat utama, yaitu tempat pendidikan dan panti sosial. Menurut undang-undang yang berlaku, kasus-kasus kekerasan seksual di tempat-tempat ini harus diwaspadai dan menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat.
Kasus pencabulan di Tangerang merupakan pengingat bahwa masalah ini dapat terjadi di berbagai tempat, bukan hanya pada anak orang lain, namun bisa juga menimpa anak-anak sendiri. Data menunjukkan bahwa kebanyakan kasus kekerasan terjadi di rumah, dengan pelaku yang merupakan orang tua atau teman dekat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan menghadapi situasi ini dengan bijak.
Pihak Kementerian juga menyediakan fasilitas pelayanan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di setiap daerah. Selain itu, pelaku pelecehan seksual harus mempertimbangkan konsekuensi berat yang akan mereka hadapi, terutama jika mereka adalah pendidik. Sanksi hukum yang diberikan pun tidak main-main, terutama jika pelaku memiliki lebih dari satu korban.
Tersangka dalam kasus pencabulan di Tangerang yang melibatkan 20 anak telah dijerat dengan undang-undang yang berlaku. Pasal tersebut mengatur hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk masa tahanan minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar. Hal ini juga menjadi peringatan bagi siapa pun yang berniat melakukan tindakan serupa untuk berpikir kembali dan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan.
Dalam kondisi seperti ini, penting bagi seluruh masyarakat untuk bekerja sama dalam melindungi anak-anak dan memberikan pendampingan yang diperlukan bagi korban kekerasan seksual. Pemerintah telah menyediakan fasilitas dan petugas yang siap membantu dalam proses hukum dan pemulihan korban, sehingga dampak fisik dan psikis dari kekerasan seksual dapat segera diatasi.
