KABARDPR.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani bersama 23 ketua parlemen perempuan dari seluruh dunia yang ikut dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan atau Women Speakers’ Summit 2024 di Prancis telah menandatangani pernyataan bersama. Pernyataan bersama tersebut bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.
Didampingi oleh Ketua Majelis Nasional Prancis, Madame Yaël Braun-Pivet, Women Speakers’ Summit 2024 diselenggarakan di Hotel de Lassay, Paris, sejak 6 Maret lalu. Women Speakers’ Summit merupakan bagian dari Inter-Parliamentary Union (IPU), yang merupakan asosiasi parlemen dari negara-negara di seluruh dunia.
Pada Kamis (7/3/2024), para ketua parlemen perempuan membuat deklarasi bersama yang merupakan hasil dari diskusi dalam Women Speakers’ Summit 2024.
“Kami, para Ketua Perempuan di Majelis Parlemen Nasional, berkumpul di Paris untuk kembali menegaskan dukungan kami terhadap hak-hak perempuan,” kata Puan dalam keterangan resminya, Sabtu (9/3/2024).
Melalui KTT ini, para ketua parlemen perempuan dari seluruh dunia berharap dapat mendorong diplomasi parlemen yang aktif dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Puan juga menyatakan kesiapannya untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan.
“Melalui karier dan keyakinan politik kami, kami dapat menginspirasi dan, yang terpenting, mengadvokasi perjuangan hak-hak perempuan,” ujar Puan, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Dalam deklarasi tersebut, para ketua parlemen perempuan menegaskan tanggung jawab mereka untuk mengutuk keras kekerasan seksual terhadap perempuan selama konflik. Kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
“Pada akhirnya, parlemen nasional, yang mewakili negara mereka, berperan penting dalam membela hak-hak perempuan dan mendorong kesetaraan antara perempuan dan laki-laki melalui undang-undang yang mereka usulkan, sahkan, dan awasi,” ungkap Puan.
“Dengan memperkuat hak-hak perempuan dan anak perempuan, umat manusia sebagai keseluruhan akan maju,” tambahnya.
Selama diskusi di KTT, Puan juga menyoroti tentang perempuan yang rentan menjadi korban dalam berbagai konflik di seluruh dunia. Ia menyebutkan korban perang di Gaza dan Ukraina yang banyak remaja perempuan mengalami kerugian belajar karena rusaknya sekolah dan terhentinya proses pendidikan, serta terbatasnya pendidikan formal di wilayah-wilayah yang mengalami konflik internal seperti di Myanmar dan Sudan.
Beberapa gagasan yang disampaikan oleh Puan diadopsi dalam pernyataan bersama di KTT ketua parlemen perempuan. Termasuk dalam perjuangan melawan kesenjangan dan diskriminasi yang terus dialami oleh perempuan.
Puan menekankan bahwa melawan kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan merupakan keharusan untuk membela nilai-nilai kesetaraan dan demokrasi di seluruh dunia.
“Kami memiliki prioritas yang sama, termasuk pemberdayaan semua perempuan, penghapusan segala bentuk kekerasan, baik di ranah keluarga, kekerasan berbasis seksual dan gender, maupun diskriminasi di bidang sosial, politik, dan ekonomi,” jelas Puan.
Para ketua parlemen perempuan sepakat bahwa mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan di dunia harus terus diperjuangkan. Hal ini karena prinsip kesetaraan merupakan salah satu prioritas utama dalam Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dari PBB sebagai bagian dari Agenda 2030, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan (SDGs 5).
Jaminan persamaan hak juga merupakan mandat dari Konvensi PBB tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta berbagai produk hukum internasional lainnya.
Lebih lanjut, Women Speakers’ Summit 2024 juga menegaskan pentingnya persamaan hak untuk akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan penyandang disabilitas. Puan menyatakan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan penyandang disabilitas terkait dengan stereotip harus diatasi bersama.
“Kita juga menghadapi tantangan baru, seperti kekerasan dunia maya, dan khususnya pelecehan dunia maya, di mana perempuan menjadi korban utamanya. Kami bertekad untuk mengatasi semua tantangan ini bersama-sama,” ujar Puan.
“Kami, para Ketua Perempuan di Majelis Parlemen Nasional, berkomitmen sesuai dengan kewenangan kami, untuk menyuarakan kesetaraan gender dan membela hak-hak perempuan,” tutup Puan.
