DEMAK, KABARDPR.COM – Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan lahan yang rusak akibat banjir yang merendam sekitar 3.427 hektare sawah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Mereka juga menyoroti sarana infrastruktur jaringan irigasi yang perlu direvitalisasi, disamping kondisi yang sudah usang karena dibangun sejak era delapan puluh tahunan dan minim pemeliharaan.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan, mengatakan bahwa potensi kerugian dari banjir tersebut bisa mencapai Rp70 milyar. Hal ini disebabkan banjir tersebut berdampak pada hasil produksi padi yang tidak optimal, di tengah kondisi kelangkaan beras di masyarakat. Sarana infrastruktur jaringan irigasi yang minim pemeliharaan juga menjadi perhatian.
“Nanti kami akan menyampaikan kepada Menteri Pertanian. Ke depan, jaringan irigasi tersebut akan menjadi kunci bagi peningkatan produksi beras kita, bukan hanya pupuk yang menjadi perhatian utama,” ujar Budhy kepada Parlementaria saat mengunjungi posko penanganan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (29/2/2024).
Politisi F-Golkar ini menyatakan bahwa terkait penanganan rusaknya lahan pertanian sekitar 3000 hektare, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan Kementerian Pertanian telah menyiapkan langkah-langkah untuk memungkinkan lahan pertanian tersebut kembali digunakan. Diharapkan lahan pertanian tersebut dapat kembali memberikan kontribusi terhadap produksi padi di Kabupaten Demak.
“Demak harus direvitalisasi, karena kemungkinan besar rentan terjadi kerusakan di masa depan. Baru saja disampaikan oleh salah satu camat, masih banyak titik yang memerlukan pemeliharaan. Kami sudah memohon perhatian dari Kementerian PUPR untuk memberikan perhatian, karena tanggul dan saluran irigasi ini berkontribusi terhadap produksi beras nasional. Ini harus menjadi perhatian lintas kementerian terhadap pemeliharaan jaringan irigasi,” tambah Budhy.
Selain itu, Legislator Dapil Jabar III juga meminta bahwa Pemerintah Daerah turut serta dalam membantu menyelesaikan masalah ini. Meskipun jaringan irigasi primer menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun jaringan anak sungai dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah.
“Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan secara gotong-royong dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah. Kami akan melakukan rapat internal di Komisi IV DPR untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja reses ini, dan akan diputuskan apakah perlu rapat lintas komisi yang terkait. Kami ingin ada kesepakatan dari pemerintah terkait perhatian terhadap jaringan irigasi ini,” ujar Budhy. (jk/rdn)
