KABARDPR.COM – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) telah merilis hasil survei terhadap para calon yang akan berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2024. Survei dilakukan mulai 26 Juni-6 Juli 2024 dengan jumlah sampel sebanyak 1200 responden.
Direktur Eksekutif LKPI, Togu Lubis, menyatakan bahwa batas toleransi kesalahan survei (margin of error) sebesar +/- 2,83%, dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei ini melibatkan responden dari 5 Kabupaten dan 1 kota di Gorontalo.
Responden yang terlibat dalam survei berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Hasil survei menunjukkan tingkat elektabilitas para calon gubernur Gorontalo, di antaranya Tonny Uloli (22,2%), Nelson Pomalingo (18,1%), Marten Thaha (14,2%), Gusnar Ismail (8,2%), dan Idah Syahidah (6,2%).
Dalam uji simulasi lainnya, Tonny Uloli masih memimpin dengan perolehan survei 28,6%. Selanjutnya, Marten Taha menduduki posisi kedua dengan 20,3%, disusul Nelson Pomalingo dengan 19,4%, Idah Syahidah dengan 10,1%, Gusnar Ismail dengan 8,4%, dan tidak memilih sebanyak 13,8%.
Tonny Uloli juga tetap unggul dalam simulasi lainnya dengan perolehan survei 35,7%. Kemudian disusul oleh Marten Taha dengan 24,2%, Nelson Pomalingo 23,6%, Idah Syahidah 11,4%, dan tidak memilih 5,1%.
Dalam simulasi terkait kandidat dari Partai Golkar, Tonny Uloli kembali unggul dengan perolehan survei 37,2%, diikuti oleh Marten Taha dengan 24,2%, Roem Kono dengan 10,2%, Idah Syahida dengan 8,3%, Syarif Mbuinga dengan 6,4%, dan tidak memilih sebanyak 13,8%.
Lubis menilai bahwa peluang bagi para calon gubernur Gorontalo masih terbuka lebar untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Selain itu, faktor ketiadaan petahana gubernur dan tokoh kuat level nasional seperti Rachmad Gobel juga mempengaruhi tingkat keterpilihan.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, juga setuju dengan hasil survei LKPI terkait penolakan masyarakat terhadap politik dinasti di Gorontalo. Hal ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam memilih pemimpin yang diinginkan.
Emrus juga menyatakan bahwa tidak ada lagi tempat bagi politik dinasti dalam Pilkada di seluruh Indonesia. Masyarakat harus bebas memilih calon kepala daerah sesuai keinginan mereka.
