KABARDPR.COM, JAKARTA- Ketua Umum ALMISBAT Jakarta menyatakan bahwa Presiden terlihat tidak netral dalam Pemilu 2024, terutama dalam dukungannya terhadap putra mahkota Gibran sebagai calon Wakil Presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya, indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Presiden terlihat jelas, antara lain dengan intervensi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden, melibatkan Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja Presiden, serta melibatkan Prabowo dalam acara Kementerian Pertanian di Kabupaten Sumedang terkait program Food Estate. Selain itu, pernyataan Presiden bahwa Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri boleh berkampanye juga menjadi salah satu indikasi ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu 2024.
Dia juga menjelaskan bahwa dalam sebuah kompetisi, ada penyelenggara, pengawas, dan peserta pertandingan. Apabila penyelenggara sudah melakukan kecurangan dan berpihak pada salah satu peserta, sedangkan pengawas tidak tegas menindak kecurangan yang terjadi, maka peserta dapat memilih untuk menarik diri dari pertandingan.
Ia menegaskan bahwa Presiden harus bertanggung jawab penuh agar pemilu ini berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan. Jika pemerintah membiarkan praktek curang dalam pemilu ini dan terindikasi melibatkan perangkat pemerintah, maka hajatan nasional ini menjadi cacat secara hukum dan aturan penyelenggaraan, dan pemenangnya tidak akan menjadi sah.
Ambong juga menekankan bahwa dugaan intervensi oleh Presiden menjadi preseden buruk bagi Indonesia dalam membangun demokratisasi sesuai cita-cita reformasi. Kepemimpinan nasional yang lahir dari pemilu demokratis seharusnya bebas dari intervensi pihak lain, termasuk pemerintah yang sedang berkuasa.
