Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengajak peserta dan tokoh masyarakat untuk membantu BPKH dalam menyosialisasikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Menurut Kahfi, sebagian masyarakat salah informasi bahwa biaya perjalanan ibadah haji dinaikkan setiap tahun. Padahal, sebenarnya Bipih yang ditanggung jemaah hanya sebagian kecil dari biaya total perjalanan (BPIH).
“Setiap tahun, keuntungan dari pengelolaan dana haji sebanyak Rp. 10,5 triliun, kemudian keuntungan ini disisihkan 8,2 triliun sebagai nilai manfaat atau subsidi Bipih terhadap 241 ribu jemaah haji, sisanya untuk kemaslahatan umat,” ujar Kahfi.
Dia juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks seputar pengelolaan keuangan haji. Menurutnya, semua informasi dapat diperiksa langsung ke website atau media sosial BPKH, atau ditanyakan langsung ke Komisi VIII atau Kementerian Agama.
Sementara itu, Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulsel Ali Yafid mengatakan bahwa posisi Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI sangat strategis dan dapat membantu masyarakat Sulsel terutama bagi jemaah haji.
Pada musim haji tahun lalu, berkat perjuangan Ashabul Kahfi, mereka mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 500 orang, dan pada tahun ini kembali mendapat tambahan sebanyak 468 orang.
Ashabul Kahfi juga berhasil melakukan penurunan BPIH dari 105 juta rupiah menjadi 93,4 juta rupiah. Hal ini dilakukan agar BPIH yang sebelumnya tersebut tidak semuanya dibebankan ke jemaah haji, namun ada subsidi dari nilai manfaat sehingga total biaya yang dibayar jemaah menjadi hanya 60 juta rupiah.
Ali Yafid juga menyampaikan tentang tahapan pelunasan Bipih, yang akan dibagi menjadi 2 tahap untuk jemaah yang belum mampu melunasi pada tahap pertama.
BPKH aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang BPIH dan pengelolaan keuangan haji. Mereka berkomitmen untuk mengelola keuangan haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.
