BeritaBerkala: Portal Informasi Harian hingga Bulanan
Berita  

DPR Komisi IX Menginginkan Setiap Rumah Memiliki Jamban Sehat untuk Mencegah Penularan Virus Polio Melalui Feses

DPR Komisi IX Menginginkan Setiap Rumah Memiliki Jamban Sehat untuk Mencegah Penularan Virus Polio Melalui Feses

DUA KASUS VIRUS POLIO TERBARU MUNCUL DI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR

Kabar DPR – Dua kasus infeksi virus Polio ditemukan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Desember 2023, sementara satu kasus lainnya ditemukan di Jawa Timur pada 4 Januari 2024. Ketiga kasus terbaru ini telah menyebabkan kondisi lumpuh layu (Acute Flaccid Paralysis/AFP).

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyayangkan kemunculan kembali kasus Polio di Indonesia. Pada tahun 2022, terjadi outbreak atau Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Aceh.

“Indonesia dinyatakan bebas polio pada tahun 2014, seharusnya hal ini dapat dipertahankan,” kata Edy dalam pernyataannya yang diterima pada Minggu, 7 Januari 2024.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa laporan kasus Polio di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebabkan oleh rendahnya cakupan vaksinasi anak selama pandemi COVID-19, termasuk vaksinasi polio.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, virus Polio dapat ditularkan melalui feses. Oleh karena itu, Edy mendorong perlunya jamban sehat di setiap rumah untuk menekan penularan virus Polio.

“Langkah lain yang dapat dilakukan adalah memastikan keberadaan jamban sehat di setiap rumah. Virus polio dapat ditularkan lewat feses. Dengan adanya jamban, maka tidak ada Buang Air Besar (BAB) sembarangan,” katanya.

“Potensi penularan polio pun akan berkurang. Sosialisasi mengenai tidak membuang air besar sembarangan juga perlu dilakukan lagi dan disasar ke semua platform media.”

Edy Wuryanto juga mendorong untuk meningkatkan vaksinasi.

“Perlu disosialisasikan kembali mengenai vaksinasi dasar apa saja yang harus diberikan. Termasuk vaksin lain yang digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah III.

Selain itu, Edy meminta setiap daerah aktif melaporkan cakupan imunisasi polio di wilayahnya. Pemerintah pusat, dengan Kementerian Kesehatan sebagai perwakilan, juga diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap cakupan vaksinasi di setiap daerah.

“Jika terdapat cakupan yang belum maksimal, maka harus dicarikan solusinya,” tambahnya.

Exit mobile version