Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 433 triliun untuk program perlindungan sosial atau bansos sepanjang tahun 2023. Anggaran ini sedikit lebih rendah dari masa-masa pandemi Covid-19.
Pada tahun 2022, anggaran untuk program bansos pemerintahan Jokowi sebesar Rp 460,6 triliun, lalu pada tahun 2021 sebesar Rp 468,2 triliun, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 498 triliun. Sebelum Covid-19, yaitu pada tahun 2019 anggaran bansos Rp 308,4 triliun.
“Saat sebelum Covid, belanja bansos hanya Rp 308 triliun, jadi ini naik lebih dari Rp 140 triliun sebelum Covid. Artinya belanja bansos ini cukup dijaga pada level yang cukup tinggi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN 2023 di kantornya di Jakarta, seperti yang dikutip pada Kamis (4/1/2023).
Dengan besarnya anggaran bansos tahun 2023 sebesar Rp 443,4 triliun, Presiden Jokowi telah menggunakan uang negara untuk berbagai program yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang belum mampu sepanjang tahun lalu.
Rinciannya adalah penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH sebesar Rp 28,1 triliun untuk 9,9 juta keluarga, bantuan melalui kartu sembako sebesar Rp 44,5 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp 7,5 triliun untuk 18,6 juta keluarga. Selain itu, juga dalam bentuk subsidi BBM sebesar Rp 21,3 triliun, subsidi listrik sebesar Rp 68,7 triliun, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 40,9 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp 7,8 triliun untuk 21,3 juta keluarga.
Dana tersebut tidak hanya disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L) dan non K/L, melainkan juga disalurkan melalui transfer ke daerah dalam bentuk pemberian BLT Desa sebesar Rp 10,4 triliun untuk 2,9 juta keluarga.
“Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan mengalami tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kita melakukan beberapa tambahan penebalan bansos,” tegas Sri Mulyani.
