Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menindaklanjuti dengan serius kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 204 juta dalam dunia maya. Dia menegaskan bahwa jika hal ini dibiarkan tanpa penanganan yang efektif, dikhawatirkan hasil Pemilu 2024 tidak akan kredibel.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Selasa (5/12/2023). Sukamta juga menyayangkan bahwa antisipasi yang dilakukan oleh Gugus Keamanan Siber hingga saat ini belum sesuai harapan.
Menurut anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut, selain risiko hasil Pemilu yang tidak kredibel, kebocoran data juga berpotensi menimbulkan konflik yang memecah belah bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya penyelidikan yang tegas dan komprehensif agar Pemilu berjalan dengan transparan dan adil.
Anggota DPR asal Daerah Pemilihan D.I Yogyakarta itu juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin hasil Pemilu dipengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia meminta komitmen kuat dari semua pihak terkait untuk memperbaiki sistem keamanan dalam dunia maya, khususnya terkait dengan aplikasi pemilu.
Sebagai informasi, pada tanggal 29 November 2023, situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kpu.go.id menjadi target retas oleh seseorang dengan nama ‘Jimbo’. Akibatnya, sekitar 204 juta data pemilih tetap bocor dan dijual di BreachForums.
Data yang berhasil diretas oleh Jimbo mengandung sejumlah data pribadi yang sangat penting, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor KTP, nomor paspor bagi pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat lengkap, kodefikasi kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta kodefikasi TPS.
Sumber: https://kabardpr.com/204-juta-dpt-pemilu-bocor-sukamta-ingatkan-kpu-tindaklanjuti-secara-serius/
