Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk membahas perpanjangan izin PT. Freeport Indonesia dalam kampanye Pemilu 2024.
Menurut Mulyanto, isu ini sangat strategis karena perpanjangan izin kontrak menjadi kewenangan pemerintahan yang akan datang, bukan kewenangan pemerintah saat ini, terutama dalam waktu politik seperti sekarang.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, permohonan perpanjangan izin dilakukan 5 tahun sebelum izin berakhir. Izin pertambangan PT FI sendiri berakhir pada tahun 2041, sehingga pengajuan perpanjangan izin baru bisa dilakukan paling cepat pada tahun 2036.
Mulyanto juga menilai kebiasaan pemerintahan saat ini dalam memanjakan Freeport dengan melanggar aturan tidak sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebelumnya, pemerintah melanggar UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba dengan memberi izin ekspor konsentrat tembaga PTFI.
Mulyanto menyatakan bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan pemerintah menimbulkan kecurigaan akan adanya kepentingan politik jangka pendek. Ia menegaskan bahwa para calon presiden perlu mengoreksi kebiasaan ini.
Sumber: https://kabardpr.com/mulyanto-isu-perpanjangan-izin-ptfi-perlu-dibahas-oleh-capres-cawapres-di-masa-kampanye/
