Berita DPR – Krisis pangan diperkirakan akan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia menuju tahun 2040 hingga 2050. Badan Pangan Dunia bahkan memperkirakan adanya peningkatan kebutuhan pangan sebesar 60 persen pada tahun tersebut dibandingkan dengan saat ini.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan bahwa hal ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kabupaten Ngawi, yang merupakan penghasil beras terbesar di Indonesia. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan mencari solusi untuk swasembada, tetapi juga memanfaatkan peluang. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia.
LaNyalla menyebut bahwa Indonesia juga akan mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen dari total penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi merupakan penjaga kedaulatan pangan Indonesia. Oleh karena itu, orientasi pembangunan desa-desa di Kabupaten Ngawi harus diintegrasikan untuk tetap menjadikan Kabupaten tersebut sebagai Sentra penghasil Beras terbesar di Jawa Timur dan Indonesia.
Tantangan untuk memaksimalkan potensi tersebut masih perlu terus diperjuangkan. Setiap tahun, alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-sawah terjadi di Indonesia hampir mencapai 100 ribu hektare. Hal ini tentu harus dicegah dan dicari solusinya.
Indonesia juga memiliki masalah terkait luas lahan sawah yang dimiliki oleh petani. Rata-rata, sekitar 80 persen petani di Indonesia memiliki lahan kurang dari satu hektare. Hal ini menjadi hambatan dalam mencapai swasembada, terutama jika dibandingkan dengan petani di negara lain seperti Thailand yang rata-rata memiliki lahan dua hektare.
Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Brasil, Argentina, India, dan Cina telah menggunakan BioTeknologi untuk pengembangan pertanian atau perkebunan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan di sektor kedaulatan pangan sedang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Indonesia dihadapkan pada jalan pintas dengan impor bahan kebutuhan pangan dan sembako, yang disebabkan oleh keuntungan sekelompok orang sebagai importir produk konsumsi.
Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan kedaulatan negara kembali sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyatakan bahwa wilayahnya tidak lagi memiliki desa tertinggal dan telah menggunakan digital dalam mengelola desa.
Dalam acara tersebut, disebutkan bahwa Desa juga harus mendapatkan otonomi penuh agar kedaulatan pangan terjaga. Panelis acara tersebut menyarankan agar Desa memiliki badan yang menjadi pilar pelindung dan penopang untuk menjaga kedaulatan pangan serta dapat terhindar dari serbuan investasi asing.
Bupati Ngawi juga diharapkan dapat menerima arahan dan masukan dari Ketua DPD RI untuk menjadi lebih baik lagi. Acara juga dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi, Sekda Kabupaten Ngawi, Kepala OPD Kabupaten Ngawi, Camat, dan Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.
