BeritaBerkala: Portal Informasi Harian hingga Bulanan
Berita  

Airlangga Membagikan Syarat untuk Indonesia Menjadi Negara Maju

Airlangga Membagikan Syarat untuk Indonesia Menjadi Negara Maju

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan mulai menikmati puncak bonus demografi pada 2035 mendatang. Target besarnya, Indonesia mencapai pendapatan per kapita setara dengan negara maju, yakni US$ 23.000-30.000 pada 2045. Perjalanan menuju ke sana harus beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan menjadi 60% dari total populasi. Untuk itu, perlu peningkatan infrastruktur transportasi di Indonesia agar mendorong terciptanya ekonomi di kawasan baru, serta mempermudah mobilitas masyarakat dan barang.

Airlangga mengatakan beberapa proyek infrastruktur, termasuk di sektor transportasi, sudah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk mempercepat pembangunan PSN, diperlukan investasi yang tidak sedikit dan tidak bisa hanya bergantung pada APBN atau APBD. “Saat ini, pemerintah telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture untuk menyongsong investasi infrastruktur di masa depan,” kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (24/11/2023).

Lebih rinci, Airlangga menjelaskan ada 173 PSN yang telah dioperasikan dalam 8 tahun terakhir. Total investasinya mencapai Rp 1.442,3 triliun. Proyek infrastruktur yang telah terealisasi akan berdampak signifikan menciptakan konektivitas kuat, sehingga mampu mengalirkan perekonomian dari pusat ke daerah, dan menghasilkan efek positif yang merata di seluruh wilayah Indonesia. “Kita perlu mempertahankan momentum ini dan melanjutkan PSN,” ujar Airlangga.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berperan sebagai unit koordinasi penyelesaian semua PSN di Indonesia, saat ini sedang berproses menyusun kajian tentang dampak ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur PSN, serta pengaruhnya terhadap kemandirian berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, telah dirilis juga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN, yang saat ini mencakup 204 proyek dan 13 program.

Infrastruktur Digital Jadi Penopang
Ke depannya, Airlangga mengatakan infrastruktur digital akan menjadi salah satu fokus utama. Potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan memiliki nilai USD330 miliar pada 2025 dan akan meningkat hingga US$1 triliun pada 2030. Ia mengatakan sepertiganya akan berasal dari Indonesia. Angka tersebut bahkan akan meningkat dengan adanya skema Digital Economic Agreement Framework (DEFA). Infrastruktur digital tersebut akan menyokong era Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (AI). Pemerintah telah meluncurkan “Making Indonesia 4.0” sebagai roadmap untuk mempercepat adopsi teknologi di industri kunci seperti makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan produktivitas industri sebesar 21%-26% dari PDB hingga 2030.

Genjot Hilirisasi
Kebijakan hilirisasi komoditas sumber daya alam Indonesia juga terus didorong untuk mendapatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi, serta mendukung ekonomi hijau. “Sehingga, ke depannya Pemerintah akan terus menyediakan infrastruktur industri atau pengembangan Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus yang memadai, dan menciptakan lingkungan usaha industri yang kondusif,” Airlangga menuturkan. Kemajuan sektor industri tentunya menjadi salah satu hal yang akan membantu peningkatan masuknya investasi ke Indonesia. Airlangga menjelaskan capaian realisasi investasi pada triwulan III 2023 meningkat dibandingkan triwulan sama tahun lalu, yaitu sebesar 21,6%, dengan total investasi mencapai Rp374,4 triliun. “Pemerintah Indonesia akan konsisten menjaga nilai realisasi investasi per tahun, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur,” ujar Menko Airlangga. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menambahkan, segenap bangsa Indonesia harus terus bekerja keras untuk memastikan bahwa manfaat dari semua proyek ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami juga ingin mengapresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi para Anggota KPPIP yang secara konsisten berhasil menyelesaikan permasalahan dan mempercepat pelaksanaan PSN. Kami harap kolaborasi ini dapat terus berlanjut di masa depan,” kata Wahyu.

Exit mobile version