Kabar DPR – Tidak bisa dipungkiri, kesenjangan antar wilayah di Indonesia sangat besar. Dampaknya, terjadi ketidaksetaraan yang signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai bahwa langkah konkret harus diambil untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah yang sangat besar.
“Ini adalah masalah serius yang memerlukan solusi serius dalam menurunkan tingkat ketimpangan sosial yang terjadi,” ujar LaNyalla saat kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/11/2023).
Senator asal Jawa Timur itu menilai ketimpangan ini akan menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan program lainnya.
Oleh karena itu, langkah konkret harus diambil dalam menekan kesenjangan antar wilayah. LaNyalla melanjutkan bahwa Indonesia Timur harus diberikan prioritas dalam pembangunan manusia.
LaNyalla menilai bahwa ada lima langkah yang harus diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah. Pertama, pembangunan harus memprioritaskan penduduk sebagai pusat perhatian.
Kedua, pembangunan bertujuan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka.
“Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus difokuskan pada penduduk secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek ekonomi,” ujar LaNyalla.
Ketiga, pembangunan manusia memperhatikan upaya-upaya untuk memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal serta meningkatkan kemampuan manusia. Keempat, pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan.
“Terakhir, pembangunan manusia menjadi dasar dalam menetapkan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya,” katanya.
Seperti yang diketahui, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS menunjukkan data bahwa Papua memiliki IPM terendah.
Apalagi jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, Papua tertinggal 20,54 poin. Indikatornya diukur dari pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
