Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Komite II DPD RI mengadakan dialog dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, Administrator dan Dewan KEK Lido serta asosiasi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengevaluasi peran KEK Lido dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Abdullah Puteh, Ketua Komite II DPD RI, mengatakan bahwa potensi KEK Lido, terutama di sektor pariwisata, seharusnya mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, Komite II DPD RI ingin mengetahui apakah pengelolaan KEK Lido telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah.
Bustami Zainudin menambahkan bahwa kunjungan kerja Komite II DPD RI bukan hanya untuk mengevaluasi tata kelola dan implementasi KEK Lido, tetapi juga untuk merespons aspirasi masyarakat dan Badan Usaha pengelola terkait kendala, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi di sektor KEK.
Komite II DPD RI siap menjadi perantara untuk menyelesaikan kendala Badan Usaha pengelola KEK dalam pengembangan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, Komite II DPD RI juga meminta Badan Usaha Pengelola KEK Lido untuk memberikan peluang kepada UMKM agar dapat mengembangkan usaha di wilayah KEK.
Dalam tanggapannya, VP Government Relation PT. MNC Land Lido, Dana Magenda, menyebutkan bahwa target penyerapan tenaga kerja di KEK Lido adalah 29.000 orang. Hingga saat ini, telah ada 3.847 tenaga kerja yang terserap sejak KEK Lido ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Dana juga mengatakan bahwa perkembangan KEK Lido dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Bogor Selatan, dan ia berharap Komite II DPD RI dapat membantu dalam komunikasi dengan pemerintah terkait pembangunan exit tol Cigombong 2.
Namun, Teras Narang mengungkapkan keprihatinannya terhadap fakta bahwa KEK belum berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing di area KEK. Ia berpendapat bahwa perlu dilakukan perbaikan koordinasi antara pemerintah mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat lokal agar KEK dapat berfungsi sesuai dengan komitmen awal.
Artikel ini diakhiri dengan keluhan masyarakat yang menyayangkan efektivitas KEK dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing di area KEK.
