Pejabat Amerika Serikat (AS) mengungkapkan keprihatinan terhadap Israel yang tidak memiliki rencana yang jelas untuk mengirim pasukan darat ke Gaza. Mereka juga mempertanyakan kemampuan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam mencapai tujuan mereka untuk memusnahkan kelompok Hamas.
Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, menekankan pentingnya “pertimbangan yang cermat” sebelum meluncurkan kampanye darat di wilayah yang padat penduduk tersebut. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi dengan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, seperti dilaporkan oleh media The New York Times.
“Pemerintahan AS juga khawatir bahwa Pasukan Pertahanan Israel belum memiliki jalur militer yang jelas untuk mencapai tujuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memberantas Hamas,” demikian laporan tersebut.
Dalam percakapan dengan pejabat Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, pejabat Amerika menyatakan bahwa mereka belum melihat rencana tindakan yang dapat dicapai. Meskipun Gedung Putih menyatakan bahwa para pejabat Amerika tidak mengambil keputusan atas nama Israel, Pentagon dilaporkan telah mengirim Letnan Jenderal Marinir James Glynn untuk memberi nasihat kepada IDF tentang operasi perkotaan.
Glynn sebelumnya memimpin operator khusus Amerika yang bertugas memerangi ISIS, dan sebelumnya bertugas di Fallujah, Irak, dalam beberapa pertempuran rumah ke rumah setelah invasi AS tahun 2003. Dia akan memberi nasihat kepada pasukan Israel tentang “cara mengurangi korban sipil dalam peperangan perkotaan,” menurut laporan Associated Press.
Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan bahwa penasihat Amerika tidak akan bertugas dalam peran tempur dan hanya akan berkonsultasi dengan komandan Israel. Pejabat lain yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada The New York Times bahwa Glynn tidak akan tetap berada di Israel jika invasi darat dimulai.
Selama panggilan telepon dengan Gallant, Menteri Pertahanan Austin menekankan “pentingnya perlindungan warga sipil” dan mendorong militer Israel untuk “melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum perang.” IDF telah dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia atas serangan terhadap bangunan sipil di Gaza, yang telah menyebabkan lebih dari 5.000 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka.
