KABARDPR.COM, MADINAH- Tim Pengawas (Timwas) DPR memperhatikan potensi pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan haji, salah satunya melalui penyediaan bahan makanan bagi jemaah haji.
Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah menyampaikan bahwa selain mendapat manfaat, langkah ini juga membuka peluang bagi BUMN untuk menjajaki bisnis terkait dengan haji. Menurut Luluk, jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai ratusan ribu setiap tahunnya menjadi hal yang positif untuk dieksplorasi dalam hal kebutuhan mereka.
“Kami juga akan meminta kepada BUMN di bidang pangan seperti ID FOOD atau RNI untuk mempertimbangkan kemungkinan serta peluang untuk meningkatkan pelayanan pada tahun-tahun mendatang, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan bagi jemaah haji kami,” kata Luluk saat kunjungan ke salah satu perusahaan katering di Madinah, Sabtu (8/6/2024).
Luluk menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan tinjauan ulang terhadap perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi, agar upaya Indonesia masuk ke sistem penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan optimal. Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini siap mendukung langkah tersebut dari sisi DPR sebagai pemangku kebijakan untuk menyelesaikan kendala jika ada di lapangan.
“Pemerintah seharusnya sudah memiliki kontak bisnis di sini, dan dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah ke pemerintah atau bisnis ke bisnis. Jika dengan bisnis ke bisnis, ini juga membuka peluang bagi BUMN untuk melihat regulasi yang ada, terutama terkait dengan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi. Sehingga BUMN dapat memberikan kontribusi maksimal dan berperan strategis dalam hal ini karena menyangkut jumlah jemaah haji yang besar, akan disayangkan jika keuntungan terus mengalir ke luar negeri,” ujarnya. (tvr/aha)
