JAKARTA, KABARDPR.COM – Lembaga Kajian Perkumpulan The Victor Center menyatakan bahwa selama Pemilihan Umum Februari 2024 yang lalu, terdapat banyak indikasi pejabat BUMN yang melakukan pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara untuk menyerang pemerintah.
Ketua Perkumpulan The Victor Center, Matiur Saragih, mengatakan bahwa selama kontestasi pemilihan calon anggota legislatif, terutama pemilihan calon presiden dan wakil, pihaknya mengikuti dan memantau pemberitaan yang menunjukkan adanya pelanggaran etika dengan narasi yang merendahkan jabatan presiden.
“Hal ini dibuktikan dengan masih adanya sejumlah komisaris BUMN yang terlibat dalam pelanggaran etika dengan menggunakan fasilitas yang diberikan untuk menyerang kehormatan dan kewibawaan pemerintah,” ungkap Matiur Saragih.
Menurutnya, dengan adanya Surat Sekretaris Kementerian BUMN Republik Indonesia No. S-560/S.MBU/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 mengenai keterlibatan BUMN dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil, kehidupan berdemokrasi perlu dijaga.
Matiur Saragih menekankan pentingnya melakukan reshuffle kabinet dan mengganti komisaris yang terlibat dalam pelanggaran etika di BUMN. Ia juga menyerukan agar para pejabat yang terlibat mundur secara terhormat jika dianggap tidak mencukupi etika.
“Saatnya kembali menggaungkan pemerintahan bersih yang menempatkan etika dan etos kerja sebagai prioritas untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara,” tambahnya.
