Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M Said, menyatakan bahwa pihaknya ingin melihat sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Hal ini diungkapkan saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kota Pekanbaru, Riau, pada Rabu (26/3/2024).
“Badan Anggaran DPR RI ingin melihat secara langsung bagaimana sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau,” ungkap Muhidin kepada Parlementaria.
Melalui Kunjungan Kerja ini, Banggar DPR RI berkomitmen terhadap kemajuan pembangunan daerah dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Riau.
Muhidin juga menyoroti implementasi penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN, terutama Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Riau setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pemerintah Daerah. Dia menekankan bahwa dana TKD memegang peran penting dalam pembangunan daerah di Provinsi tersebut.
“Alokasi Dana Transfer ke Daerah dapat berperan optimal dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Riau,” tambahnya.
Terkait penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN, hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebelumnya mengalami masalah penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama terkait penerbitan juklak dan juknis yang sering keterlambatan.
Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, berharap hasil diskusi dengan Banggar DPR RI dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh Pemda di Provinsi Riau. “Kami berharap hasil diskusi yang mendalam dan konstruktif ini dapat mengatasi sejumlah tantangan, termasuk tren penurunan realisasi dana transfer Riau dari tahun ke tahun,” ujar Hariyanto.
