Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta berharap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 memahami persoalan dan pro terhadap Hak Asasi Manusia.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBHI Jakarta, Yohanes Ruelman Bidaya dalam acara Seminar Rapat Kerja Nasional BEM KSI yang mengusung tema “Membangun Kesadaran dan Partisipasi Mahasiswa dalam Pilkada Serentak 2024 untuk Demokrasi yang Lebih Baik”, pada Senin, 05/08.
Menurut Yohanes, warga Jakarta saat ini lebih membutuhkan Calon Gubernur Jakarta yang pro dalam perlindungan, penghormatan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ia menjelaskan mengenai ‘Wacana “Rematch” Anies Vs Ahok’ yang dinilai hanya sebagai kepentingan elektoral partai politik saja. Rekam jejak Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai tidak ramah terhadap HAM. Terdapat banyak kasus penggusuran paksa yang terjadi sejak masa Anies dan Ahok.
Penggusuran paksa tersebut terjadi sejak pemberlakuan Peraturan Gubernur 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin. Ke depan, pembangunan infrastruktur di Jakarta semakin masif, warga Jakarta membutuhkan pemimpin yang lebih humanis dan tidak suka menggusur.
Yohanes menambahkan, terkait rencana penghapusan sanksi diskualifikasi paslon pilkada yang tidak melaporkan dana kampanye dalam PKPU tidak mencerminkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan akuntabel.
“Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 mendatang masih jauh panggang dari api. Pasalnya, ia menyatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait rencana penghapusan sanksi diskualifikasi paslon pilkada yang tidak melaporkan dana kampanye tidak mencerminkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan akuntabel” – ungkap Yohanes. (Ki)
