KABAR DPR – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti aturan baru yang mengharuskan nelayan menggunakan aplikasi untuk membeli solar bersubsidi. Ia mengingatkan Pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan disesuaikan dengan kriteria penerima manfaat.
“Penting untuk dipahami bahwa perubahan kebijakan yang signifikan seperti ini dapat berdampak pada nelayan dan mata pencaharian mereka,” kata Johan, Sabtu (28/10/2023).
Kebijakan penggunaan aplikasi untuk pembelian solar bersubsidi banyak dikeluhkan oleh nelayan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di mana para nelayan mengeluhkan pembelian solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang harus menggunakan aplikasi.
Para nelayan merasa tidak setuju dengan aturan baru ini karena banyak dari mereka kesulitan mengakses aplikasi melalui ponsel pintar. Ada beberapa alasan dari protes nelayan, mulai dari banyaknya nelayan yang buta huruf hingga beberapa nelayan tidak memiliki ponsel untuk mengakses aplikasi.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya Pemerintah memahami kriteria penerima manfaat sebelum menerapkan kebijakan. Meskipun di era kemajuan teknologi, Daniel menyebut masih banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi seperti nelayan-nelayan yang tinggal di daerah pesisir.
“Sebelum membuat kebijakan, harus dilihat kriteria penerima manfaat. Para nelayan ini sudah terbiasa dengan cara konvensional dalam membeli solar untuk keperluan melaut mereka, jadi dengan persyaratan menggunakan aplikasi akan menambah beban mereka. Kebijakan yang kurang efektif dapat menghambat penyerapan subsidi solar bagi nelayan-nelayan,” tuturnya.
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menyatakan bahwa penggunaan aplikasi akan memerlukan biaya tambahan, terutama jika memerlukan koneksi data internet. Bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, biaya tambahan ini dapat menjadi beban finansial yang berat.
“Nelayan menghasilkan pendapatan harian dari menangkap ikan, adanya beban finansial tambahan dapat mempengaruhi perekonomian mereka sehari-hari. Tidak semua masyarakat menganggap penggunaan internet sebagai prioritas. Ini juga harus menjadi pertimbangan,” paparnya.
Daniel mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan alternatif bagi nelayan-nelayan. Misalnya, dengan masih memperbolehkan pembayaran tunai untuk pembelian solar bersubsidi bagi nelayan yang kesulitan mengakses aplikasi.
“Perlu dilakukan sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan kepada para nelayan, untuk memastikan bahwa mereka memahami persyaratan dan prosedur yang harus diikuti,” ujar Daniel.
