KABARDPR.COM, JAKARTA – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun Anggaran 2025, serta RPJMN 2025-2029 dan RKP tahun 2025. Rapat kerja tersebut berlangsung di Ruang Sriwijaya, Komplek Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Mei 2024.
Novita Anakotta, SH., M.H., Wakil Ketua Komite IV DPD RI, menyampaikan bahwa beberapa fokus utama Komite IV DPD RI adalah risiko global dalam jangka menengah, seperti deglobalisasi, kehilangan keanekaragaman hayati, kegagalan keamanan cyber, tindakan iklim, serta krisis utang dan lapangan pekerjaan.
Lebih lanjut, Novita Anakotta, S.H., M.H., menyatakan bahwa Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat menyelesaikan tantangan sosial. Capaian infrastruktur Indonesia juga masih rendah, termasuk layanan dasar, kualitas jalan, pengelolaan air baku, dan sampah di berbagai daerah.
Tantangan lainnya adalah penyusunan dan penyelarasan antara Rancangan RPJMD dan Rancangan RKPD dengan Rancangan RPJMN dan Rancangan RKP. APBN 2025 dan berbagai dokumen perencanaan disusun pada masa transisi ke pemerintahan baru. Pemerintah perlu memastikan target dan program tercapai serta memperhatikan visi-misi pemerintahan baru dalam APBN 2025 dan dokumen perencanaan. Tantangan lainnya terkait kapasitas fiskal daerah adalah tingginya ketergantungan daerah pada Transfer Ke Daerah (TKD), kebutuhan dana infrastruktur, rendahnya rasio pajak lokal, dan rendahnya kapasitas fiskal daerah.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, PhD., menekankan peran BPS dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. BPS akan menyediakan perkembangan indikator ekonomi makro, yang menjadi dasar untuk perumusan kebijakan ke depan.
Indikator ekonomi sosial menunjukkan pertumbuhan yang baik, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2024 mencapai 5,11 persen (yoy), sebuah capaian positif bagi perekonomian Indonesia.
Kawasan Timur Indonesia tumbuh lebih cepat daripada Kawasan Barat Indonesia, dengan Maluku dan Papua, Sulawesi, dan Kalimantan menjadi tiga provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Data statistik juga menunjukkan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun, disparitas antar wilayah masih tinggi, dengan beberapa pusat pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Tingkat kemiskinan juga masih tinggi di sejumlah provinsi, menunjukkan perlunya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Para senator dari berbagai provinsi juga mengungkapkan berbagai masalah terkait data dan peran BPS dalam pembangunan daerah dan nasional. Berbagai usulan dan harapan juga disampaikan untuk meningkatkan kerjasama antara DPD RI dan BPS serta memperbaiki regulasi terkait statistik.
Dengan demikian, rapat kerja antara Komite IV DPD RI dan BPS tersebut memiliki tujuan untuk membahas tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia serta mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
