Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS, akan mengumumkan hasil uji daya tahan ekonomi dan sistem keuangan Indonesia yang disebut stress test, di tengah tekanan ekonomi global saat ini. Hasil stress test ini akan diumumkan kepada publik pada awal bulan depan atau November 2023, termasuk langkah-langkah atau kebijakan yang akan diterapkan untuk meredam dampak gejolak tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi tekanan ekonomi global.
Sri Mulyani juga memaparkan tekanan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, seperti dampak dari perang Rusia dan Ukraina serta Israel dan Palestina, harga komoditas energi dan pangan yang tinggi akibat fenomena el nino, dan tingginya suku bunga yang berpotensi menekan ekonomi Indonesia mulai kuartal IV-2023. Akibat kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melemah ke level 4,86% pada kuartal IV-2023, dari asumsi awal sebesar 5,06%. Untuk keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melemah ke level 5,04% dari asumsi awal 5,09%, dan pada 2024, pertumbuhan ekonomi hanya akan tumbuh sebesar 5,08% dari asumsi di APBN 2024 sebesar 5,2%.
Namun, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan antisipasi untuk mengantisipasi pelemahan tersebut. Beberapa di antaranya adalah penebalan bansos untuk menghadapi dampak el nino, dengan memberikan bantuan beras 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat hingga akhir tahun. Selain itu, juga ada bantuan langsung tunai (BLT) el nino sebesar Rp 200 ribu per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong bank-bank penyalur KUR untuk membuka layanan pada Sabtu-Minggu guna mempercepat penyaluran KUR yang telah ditargetkan sebesar Rp 297 triliun. Terakhir, pemerintah memberlakukan kebijakan PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar dan memberikan bantuan biaya administrasi selama 14 bulan bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dengan adanya paket kebijakan tersebut, Sri Mulyani memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2023, keseluruhan tahun 2023, dan 2024 sesuai dengan perkiraan awal, yaitu masing-masing 5,06%, 5,1%, dan 5,2%. Ia berharap bahwa APBN tetap menjadi jangkar yang kuat dalam situasi global yang berguncang saat ini sehingga perekonomian Indonesia tetap bisa bertahan.
