Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan naik, meskipun harga minyak mentah dunia kini tengah bergejolak akibat meningkatnya tensi konflik di kawasan Timur Tengah. Terutama setelah serangan balik rudal Iran ke Israel pada Sabtu lalu.
“Sampai bulan Juni tidak naik, itu sudah statement pemerintah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Meski begitu, pemerintah mengakui bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia akibat semakin panasnya tensi geopolitik di Timur Tengah itu berpotensi meningkatkan beban anggaran subsidi energi, seperti BBM maupun LPG. Karena jalur logistik energi di Selat Hormuz ikut terganggu perang tersebut.
Airlangga mengatakan, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price sudah naik ke level US$ 83,78/barel dari asumsi pemerintah dalam APBN 2024 yang di kisaran US$ 82/barel. Maka, ia memperkirakan, penyesuaian anggaran subsidi energi akan terjadi pada tahun ini.
“Itu juga menimbulkan berbagai kenaikan. Dan kita lihat bahwa di Timur Tengah, khususnya Israel ini, Selat Hormuz memainkan peran yang sangat penting untuk logistik. Terutama BBM,” tutur Airlangga.
Ia belum bisa memastikan kapan penyesuaian anggaran subsidi akan dilakukan pemerintah. Ia hanya berharap konflik Timur Tengah tidak berlarut-larut sehingga harga minyak mentah bisa kembali stabil sesuai dengan asumsi pemerintah dalam APBN 2024 di kisaran US$ 82/barel.
“Kita lihat sampai stabil, biasanya dalam situasi seperti sekarang, kalau terjadi deeskalasi, kita melihat pada saat perang di Ukraina, dan saat Gaza, itu tidak terlalu berpengaruh. Namun kalau yang ini berpengaruh karena Selat Hormuz itu jadi sangat penting dan critical,” tutur Airlangga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui pemerintah akan sulit untuk mencegah melonjaknya subsidi energi, terutama ketika konflik di Timur Tengah semakin memanas usai serangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/04/2024) lalu.
Arifin memperkirakan, bila ketegangan semakin berlanjut, maka bisa berdampak pada lonjakan harga minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tanah Air. Ujungnya, bisa berdampak pada membengkaknya subsidi dan kompensasi BBM.
Dia menyebut, setiap kenaikan harga minyak per US$ 1, maka subsidi dan kompensasi untuk BBM bisa naik sekitar Rp 3,5 – Rp 4 triliun.
“Belum lagi kalau rupiah tiap naik 1 dollar 100 rupiah juga cukup besar. Makanya kita harus hemat energi, efisiensi energi ini harus terus dicanangkan dikerjain dan diprogramkan,” tuturnya saat ditemui usai Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan RI di Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Dan saat ditanya, bagaimana strategi pemerintah agar subsidi tidak bengkak? Arifin menjawab, “Ini susah, karena itu kan balik ke faktor yang sulit kita kendalikan ya. Harga minyak sama kurs. Dua duanya. Jadi kita harus lakukan, satu, efisiensi apa yang bisa kita lakukan, kemudian alternatif energi apa energi yang bisa kita manfaatkan di dalam negeri untuk bisa menggantikan itu. Dampak (subsidi bengkak) itu bisa kita redam.”
“Tapi itu gak bisa dalam waktu pendek, tapi program itu sudah ada. Sudah kita programkan dan juga dijalankan dan mungkin kecepatannya ditambah,” ungkap Arifin.
