TIGA calon presiden (capres) yang akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 telah memberikan gambaran mengenai arah kebijakan luar negeri mereka di CSIS Jakarta tanggal 7, 8 dan 13 November 2023 yang lalu. Tulisan ini memberikan penilaian (assessment) mengenai arah kebijakan luar negeri mereka dengan berdasar pada pidato dan tanya jawab dalam forum tersebut. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti: kejelasan operasionalisasi konsep yang mereka tawarkan, kejelasan arah kebijakan yang mereka tawarkan, dan keterukuran kebijakan yang mereka tawarkan. Meski demikian, tulisan ini tidak membandingkan pidato dan tanya jawab ketiga capres.
Anies Baswedan, capres nomor urut 1, menyusun strategi politik luar negeri secara lengkap dari tataran visi hingga operasionalisasi rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Dia membingkai kebijakan luar negerinya dengan konsep “kekuatan cerdas berbasis nilai” atau “value-based smart power”. Anies melihat perlunya melakukan reorientasi kebijakan luar negeri yang berdasarkan pada nilai-nilai yang sebagai panduan kebijakan luar negeri dan pelaksanaan praktisnya. Anies juga meletakkan pemikiran tersebut dalam konteks tantangan saat ini, seperti perlambatan ekonomi, urgensi krisis iklim, meningkatnya ketegangan global, serta regresi demokrasi. Langkah prioritas Anies diberikan pada pemulihan institusi negara melalui penyehatan demokrasi, memastikan kebebasan pers, dan pemberantasan korupsi. Fokus perhatian yang lebih khusus dia berikan di bidang ekonomi dengan mengusung strategi “kemajuan ekonomi berkeadilan” yang dijabarkan dalam strategi reindustrialisasi, pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, dan upaya navigasi pakta ekonomi yang mendukung kerja sama di antara negara-negara berkembang.
Prabowo Subianto, dengan strategi Good Neighbor Policy, memandang bahwa Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis dan perlu berperan sebagai tetangga yang baik bagi negara-negara di sekitarnya. Prabowo juga menekankan bahwa kebijakan luar negerinya akan tetap berpegang kepada prinsip bebas-aktif dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang non-block dan non-aligned. Ia juga menjamin kesetaraan dalam hubungan antar-negara di berbagai isu.
Ganjar Pranowo memaknai kembali prinsip politik bebas aktif dengan memaparkan lima rencana prioritas politik luar negeri Indonesia dalam merespon berbagai permasalahan global yang sedang terjadi, termasuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, menciptakan kemandirian energi, membangun kedaulatan maritim, mendorong industrialisasi, dan memberikan perlindungan WNI.
Dari paparan ketiga capres tersebut, terlihat bahwa Anies memiliki konsep yang teroperasionalisasi dengan baik dari hulu hingga hilir. Bangunan logika dari arah kebijakan luar negeri yang dipaparkan Anies nampak runtut. Di sisi lain, tawaran Prabowo lebih terarah dengan memberikan penekanan pada bangunan utama kebijakan luar negerinya. Fokus pada kawasan yang bertetangga dengan Indonesia dan arah menjadikan Indonesia sebagai pemimpin nampak jelas dalam logika kebijakan luar negeri yang dia tawarkan. Kekuatan tawaran Ganjar ada pada keterukuran dalam program-program prioritas yang dia tawarkan. Akan tetapi, pada akhirnya, keputusan ada pada publik Indonesia untuk menentukan capres mana yang akan dipilih sebagai presiden Indonesia selanjutnya.
