Jakarta, CNBC Indonesia – Masalah pembagian desil oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sorotan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat, menciptakan kekhawatiran di publik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan catatan kepada BPS terkait peningkatan akurasi dan kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya terkait permasalahan desil.

Menurut Lalu, BPS perlu terus meningkatkan akurasi dan kualitas DTSEN untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan, terutama yang menggunakan desil sebagai dasar penetapan sasaran dan penerima manfaat program seperti program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Raker untuk Perbaikan Data Desil

Pada rapat kerja bersama BPS, disepakati untuk memperbaiki data desil yang menimbulkan kontroversi. Perbaikan tersebut termasuk pengelolaan data pendidikan yang memengaruhi penentuan penerima beasiswa.

DPR memberikan batas waktu dua minggu kepada BPS untuk menyelesaikan masalah desil tersebut.

“Kami menetapkan target bahwa penyelesaian desil harus selesai dalam dua minggu ketika masyarakat mengajukan keluhan desil melalui saluran yang telah disediakan oleh BPS,” ujar Lalu.

Tanggapan Lain dan Tuntutan DPR

Selain itu, DPR juga meminta BPS untuk menjelaskan kepada masyarakat sumber daya yang digunakan dalam menentukan desil. Bagi masyarakat yang menyatakan keberatan terhadap data desil karena ketidaksesuaian, DPR meminta BPS merespons cepat dengan perubahan yang memadai.

Perubahan desil yang terlambat dapat berdampak besar pada distribusi bantuan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Kebutuhan masyarakat terkait bantuan bisa terganggu karena masalah desil yang menghambat penyaluran. Perlu tindakan cepat dan BPS sudah menyetujui hal tersebut,” tambahnya.

Source link