Amran Ungkap Modus Mafia Beras & Penipuan Barang Subsidi

Penyimpangan Penjualan Beras Fortifikasi Rugikan Negara Triliunan Rupiah

Jakarta, CNBC Indonesia – Penyimpangan dalam penjualan beras fortifikasi membuat negara rugi triliunan rupiah. Ini karena modus tersebut memanfaatkan berbagai subsidi yang telah dikucurkan pemerintah untuk sektor pangan.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap seluruh rantai produksi beras di Indonesia mendapat dukungan subsidi dari pemerintah, mulai dari pupuk, irigasi, benih, listrik, hingga bahan bakar minyak (BBM). Nilai subsidi untuk sektor pangan bahkan mencapai Rp160 triliun pada 2026.

Modus Penjualan Beras Fortifikasi yang Merugikan

Menurut Amran, dugaan penyimpangan terjadi ketika beras yang telah memperoleh manfaat subsidi dijual dengan klaim fortifikasi, yaitu sebuah proses penambahan zat gizi mikro, seperti vitamin dan mineral, ke dalam bahan makanan. Namun hasil uji laboratorium justru menunjukkan produk tersebut tidak memenuhi standar fortifikasi.

Meski begitu, harganya dijual jauh lebih mahal dibandingkan harga yang seharusnya. Karena itu, praktik tersebut dinilai bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyalahgunakan subsidi negara.

“Subsidi ini untuk rakyat kecil kan, ekonomi menengah ke bawah lah. Benar nggak? Lah yang gunakan konglomerat. Dan itu pun digunakan dengan cara yang tidak baik, penipuan. Karena ini barang kualitasnya untuk Rp8.000 harganya tapi dijualnya Rp17.000 per kg. Ini lebih ekstrem lagi, Rp42.000 (per kg), padahal bukan fortifikasi,” ujarnya.

Penindakan Terhadap Pelaku Pemalsuan Beras Fortifikasi

Amran pun menegaskan, nilai subsidi yang diduga ikut disalahgunakan mencapai sekitar Rp56 triliun. Temuan ini merupakan hasil pengawasan Kementerian Pertanian terhadap beras fortifikasi yang beredar di pasaran.

Berdasarkan hasil uji laboratorium, sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi. Pemerintah akan menindak tegas pelaku yang terbukti melanggar, termasuk mencabut izin edar produk beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar, serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum setelah seluruh data rampung.

“Jadi nanti ini kan kita tertibkan. Saya juga sudah minta mengecek sedetail mungkin. Sudah itu, sudah fix kami cabut izinnya, saya cabut izinnya,” pungkas Amran.

(hsy/hsy)

Source link