Operasi Pembersihan: PM Akan Rombak 47 UU dan Gulingkan Presiden

Pemerintah Hungaria Siap Jalankan Operasi Pembersihan

Pemerintahan baru Hungaria di bawah Perdana Menteri Peter Magyar langsung menyiapkan langkah politik besar-besaran yang berpotensi mengubah lanskap kekuasaan negara itu. Pada Senin (22/6/2026), Magyar mengumumkan rencana untuk memulai proses pencopotan Presiden Tamas Sulyok melalui amendemen konstitusi, sekaligus meluncurkan reformasi konstitusi menyeluruh serta paket kebijakan antikorupsi yang luas.

47 Undang-Undang Akan Diubah

Sebagai bagian dari agenda besar tersebut, pemerintah berencana mengubah sebanyak 47 undang-undang untuk membangun landasan hukum bagi lembaga baru tersebut. Kantor Nasional Perlindungan dan Pemulihan Aset nantinya akan memiliki mandat untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan uang negara yang terjadi dalam kurun sekitar 20 tahun terakhir. Magyar menilai korupsi telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara.

Presiden Terancam Dicopot

Salah satu langkah paling dramatis dalam paket reformasi itu adalah rencana amendemen konstitusi untuk memberhentikan Presiden Tamas Sulyok dari jabatannya. Magyar menuduh Sulyok turut menopang kekuasaan mantan pemimpin sayap kanan Viktor Orban. Sulyok membantah tuduhan tersebut dan menjalankan fungsi konstitusional sebagai mekanisme pengawasan dan penyeimbang kekuasaan.

Proses pencopotan presiden akan diikuti dengan peninjauan ulang konstitusi secara menyeluruh. Langkah ini menandai upaya pemerintah untuk merombak fondasi hukum dan politik negara setelah bertahun-tahun berada di bawah pengaruh pemerintahan sebelumnya.

Reformasi Lembaga Peradilan

Pemerintah juga menargetkan perubahan signifikan pada sistem peradilan, termasuk memberlakukan batas usia maksimal bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Aturan baru tersebut berpotensi mempengaruhi tokoh penting di lembaga peradilan, seperti Peter Polt, sekutu dekat Viktor Orban.

Reformasi yang diajukan juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menginisiasi proses pemberhentian pimpinan lembaga peradilan. Namun, langkah tersebut harus memperoleh persetujuan dua pertiga anggota parlemen sebelum dilaksanakan.

Masa Jabatan Anggota Parlemen Dibatasi

Dalam upaya memperbarui sistem politik, Magyar mengusulkan pembatasan masa jabatan anggota parlemen hingga maksimal 12 tahun. Kebijakan ini bertujuan mencegah terbentuknya elite politik yang terlalu lama berkuasa sekaligus membuka ruang regenerasi dalam sistem demokrasi Hungaria.

Source link