Perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini sering mendapat sorotan masyarakat. Setiap lawatannya ke luar negeri, partisipasi dalam konferensi internasional, dan pertemuan dengan para pemimpin dunia selalu diliput oleh media nasional.
Respons yang muncul pun beragam, tidak semua bernada apresiatif. Kerap terdengar suara di dunia maya mempertanyakan, “Mengapa presiden sering ke luar negeri?” bahkan, “Apa manfaat konkret dari setiap kunjungannya?”
Kritik seperti ini muncul karena hasil diplomasi sering kali tidak bisa segera dirasakan seperti pembangunan fisik yang kasatmata. Diplomasi kerap dianggap hal yang abstrak, atau jauh hubungan langsungnya dengan keseharian masyarakat.
Namun justru dalam kondisi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, upaya diplomasi menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga kepentingan dan posisi Indonesia di tataran global.
Hingga satu setengah tahun masa jabatan berjalan, Presiden Prabowo telah beberapa kali melakukan kunjungan resmi ke berbagai negara. Frekuensi ini memberi sinyal bahwa Indonesia ingin mengambil peran yang lebih menonjol di tengah dinamika dunia yang sarat tantangan.
Fenomena ini menjadi topik hangat dalam IR Youth Talks yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, seorang jurnalis serta pendiri Story of Anggy yang menjadi moderator, menyoroti adanya gap antara tindakan diplomasi pemerintah dengan pemahaman rakyat luas. Publik memang melihat peran Indonesia yang kian aktif, namun sering tidak mendapatkan gambaran utuh mengenai maksud di balik setiap langkah, serta urgensi yang mendasarinya.
Ia mencontohkan, “Kita tahu dunia sedang kurang stabil, perebutan pengaruh antara negara besar makin nyata. Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok memanas, perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, dan gejolak di Timur Tengah menambah beban ekonomi internasional.”
Imbas dari ketegangan global tersebut, lanjut Anggy, perlahan terasa di Indonesia, antara lain pada fluktuasi harga energi, kepastian pasokan barang, serta pengaruhnya terhadap ekonomi nasional dan kesempatan kerja.
Sikap proaktif
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menegaskan bahwa fragmentasi geopolitik dunia tidak bisa dihindari dan dampaknya kini lebih terasa oleh negara berkembang seperti Indonesia. Itulah sebabnya, Indonesia harus sigap menyesuaikan diri dan membangun relasi sebanyak mungkin sebagai bentuk perlindungan.
Ia menjelaskan, “Politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan prinsip bebas aktif kini juga semakin adaptif. Kita tidak hanya menghindari blok, tetapi juga merangkul berbagai kekuatan global tanpa kehilangan arah sendiri.”
Strategi menjaga keseimbangan hubungan seperti ini dalam akademisi disebut dengan hedging—bersikap luwes tanpa benar-benar berpihak penuh pada satu blok kekuatan.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa saat ini pendekatan itu berkembang menjadi resilience-based hedging. Artinya, selain menjaga hubungan luar negeri tetap fleksibel, fokus juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas dalam negeri agar makin tangguh menghadapi turbulensi dunia.
Karenanya, partisipasi Indonesia dalam forum seperti ASEAN, G20, hingga BRICS bukan sekadar hadir sebagai simbol, namun memperluas ruang gerak dalam menghadapi kompetisi global.
“Sayangnya penjelasan soal kepentingan strategis ini jarang menembus media massa,” tambah Broto. “Publik kebanyakan hanya melihat tampilan luarnya: foto, acara, atau protokol. Dampak nyata dan konteks strategis yang tengah diperjuangkan sering kali tidak menonjol.”
Akibat kurangnya narasi strategis, menurut Broto, masyarakat mudah menganggap diplomasi tak lebih dari prosesi elite yang jauh dari kebutuhan rakyat.
Terbatas di lapis elite
Sumber isu lain, menurut Anggy, adalah cara pemerintah mengkomunikasikan strategi—yang seringkali hanya sebatas di kalangan elite dan kurang diadaptasi dalam bahasa publik. Istilah teknis diplomasi cenderung sulit dicerna warga, sehingga makna besar dari kebijakan luar negeri jarang jadi perbincangan di rumah tangga.
Padahal, narasi publik di era digital sangat menentukan kuat tidaknya persepsi. Tanpa penjelasan yang mudah dipahami, ruang berlomba diisi oleh opini spontan yang lebih mudah viral, seringkali menyederhanakan bahkan menyesatkan.
Komunikasi publik harus ditempatkan sejajar dalam proses diplomasi. Pemerintah membutuhkan figur atau tim komunikasi yang mampu bicara jelas: bukan hanya “apa” yang dilakukan, tetapi mengapa itu relevan untuk kehidupan masyarakat—baik di aspek ekonomi, investasi, hingga keamanan sehari-hari.
Hal serupa juga berlaku di media sosial negara. Keberadaan akun resmi pemerintah perlu menyampaikan substansi, bukan sekadar ramai tanpa isi. Jika komunikasi hanya defensif, risiko terbelahnya opini publik semakin besar dan akhirnya membingungkan warga tentang arah kebijakan negara.
Tantangan besar diplomasi Indonesia saat ini tidak hanya soal beradaptasi di tengah persaingan dunia. Tantangan yang sama besarnya adalah mengedukasi masyarakat mengapa langkah ini sangat penting. Diplomasi yang efektif adalah diplomasi yang tidak hanya diterima dunia luar, tetapi juga dipahami dan didukung oleh rakyat sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
