Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan tanggapan terhadap permintaan industri nikel untuk menunda pungutan bea keluar komoditas mineral strategis tersebut. Pasalnya, ada gangguan harga bahan baku pengolahan, yaitu sulfur. Namun, Purbaya menegaskan bahwa alasan ini masih perlu diteliti lebih lanjut, mengingat gejolak harga bahan baku sulfur seharusnya tidak mengganggu eksportir produk nikel. Pemerintah perlu mempelajari struktur harga dari komoditas nikel yang diekspor dari Indonesia sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Selain itu, Purbaya juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap eksportir gelap komoditas nikel. Kementerian ESDM sedang mengkaji formula baru Harga Mineral Acuan (HMA) untuk komoditas nikel agar proses ekspor ini dapat lebih terkontrol. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno juga mengungkapkan bahwa formula HMA nikel yang baru akan memperhitungkan nilai kandungan mineral ikutan seperti kobalt dan besi.
Perubahan yang disiapkan oleh pemerintah hanya berfokus pada rumus atau formula perhitungannya, sementara jadwal penerbitan dan penetapan harga acuan akan tetap berjalan rutin tanpa perubahan periode rilis. Semua langkah ini diambil untuk mengoptimalkan nilai komoditas nikel dan menjamin keberlangsungan industri nikel di Indonesia.
![](https://portaltribun.com/wp-content/uploads/2026/04/presiden-prabowo-subianto-dalam-taklimat-pada-rapat-kerja-pemerintah-anggota-kabinet-merah-putih-rab.png; charset="utf-8"-250x140.png; charset="utf-8")
![](https://portaltribun.com/wp-content/uploads/2026/04/presiden-prabowo-subianto-dalam-taklimat-pada-rapat-kerja-pemerintah-anggota-kabinet-merah-putih-rab.png; charset="utf-8"-400x225.png; charset="utf-8")