Pakar Ingatkan Krisis Energi Berisiko Membatasi Pertumbuhan Ekonomi

Lonjakan harga minyak akibat memanasnya konflik di Iran kembali menjadi alarm bagi Indonesia. Di tengah pasar energi global yang makin rapuh, pemerintah dipaksa bersiap menghadapi konsekuensi yang tidak ringan: dari tekanan pada anggaran negara, pelemahan rupiah, hingga risiko melambatnya laju ekonomi. Situasinya bukan sekadar soal mahalnya minyak, tetapi juga soal seberapa jauh kebijakan fiskal dan energi mampu bertahan saat gejolak eksternal terus menekan.

Harga Minyak Naik, Ruang Gerak Pemerintah Menyempit

Arcandra Tahar, Board of Experts Prasasti sekaligus pakar energi Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa menentukan harga minyak secara sepihak karena komoditas ini bergerak mengikuti mekanisme pasar global. Dalam APBN, asumsi harga minyak dipatok sekitar US$70 per barel. Namun, kondisi pasar saat ini sudah berada di kisaran US$90-100 per barel. Selisih yang cukup lebar ini menunjukkan bagaimana eskalasi geopolitik telah mendorong risiko energi ke level yang lebih tinggi.

Menurut Arcandra, kenaikan harga minyak global yang dibarengi pelemahan rupiah akan membuat pemerintah berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, harga BBM di dalam negeri bisa dipertahankan agar tidak langsung menekan masyarakat. Di sisi lain, langkah itu berarti beban subsidi energi akan membengkak dan menekan APBN lebih dalam.

Dilema Subsidi dan Inflasi

Jika pemerintah memilih menyesuaikan harga BBM mengikuti mekanisme pasar, dampaknya tidak kalah berat. Inflasi berpotensi naik, sementara daya beli masyarakat bisa terkikis. Inilah dilema klasik yang kembali muncul ketika harga energi global melonjak: menjaga stabilitas harga di dalam negeri berarti menguras fiskal, sedangkan mengikuti pasar berarti menanggung beban sosial-ekonomi yang lebih luas.

Arcandra juga mengingatkan bahwa dalam skenario harga minyak tertinggi dan kurs rupiah tertentu, defisit fiskal Indonesia berisiko menembus batas 3 persen yang selama ini dijaga pemerintah. Kondisi itu akan mempersempit ruang kebijakan, terutama bila tekanan terhadap subsidi dan belanja negara terus meningkat dalam waktu bersamaan.

Proyeksi Pertumbuhan Ikut Tertekan

Halim Alamsyah dari Board of Experts Prasasti memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,7-4,9% jika skenario harga minyak tinggi benar-benar terjadi. Proyeksi ini menegaskan bahwa dampak gejolak energi tidak berhenti pada sektor migas, tetapi merambat ke aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Prasasti menilai tekanan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan berasal dari satu sumber tunggal. Kombinasi dinamika global dan domestik membuat pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengelola kebijakan makro. Koordinasi antarlembaga ekonomi, pengawasan stabilitas sistem keuangan, serta pemantauan terhadap potensi gangguan industri menjadi penting agar eskalasi geopolitik tidak berubah menjadi guncangan ekonomi yang lebih besar.

Source link