![](https://portaltribun.com/wp-content/uploads/2026/03/presiden-filipina-ferdinand-marcos-jr-telah-mendeklarasikan-darurat-energi-nasional-dengan-alasan-ri.jpeg; charset="utf-8")
Presiden Filipina, Ferdinand R. Marcos Jr., telah mengumumkan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap ancaman gangguan pasokan bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah. Dengan ditetapkannya Perintah Eksekutif Nomor 110, Filipina mengakui ketergantungan besar negara tersebut terhadap impor produk minyak bumi. Situasi geopolitik yang tidak stabil di Timur Tengah, khususnya potensi penutupan Selat Hormuz, dapat mengganggu produksi dan transportasi minyak global, memicu krisis pasokan bahan bakar domestik dan instabilitas harga.
Menteri Energi Filipina telah merespons situasi tersebut dengan merekomendasikan status darurat untuk mengatasi potensi bahaya terhadap ketahanan pasokan energi. Melalui Perintah Eksekutif ini, pemerintah memiliki landasan hukum untuk mengambil langkah cepat demi melindungi ekonomi dan masyarakat. Presiden Marcos membentuk komite khusus UPLIFT untuk mengawasi distribusi bahan bakar, pangan, obat-obatan, dan kelancaran transportasi publik serta layanan kesehatan. Tindakan tegas akan diambil terhadap penimbunan, profiteering, dan manipulasi pasokan energi di pasaran.
Departemen Energi diperintahkan untuk mengelola pasokan energi secara efisien, termasuk langkah-langkah transisi ke energi terbarukan dan kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. DOE bersama PNOC diberikan kewenangan khusus untuk mengadakan bahan bakar dan memastikan ketersediaan pasokan. Status darurat energi nasional akan berlaku selama setahun ke depan, dengan pendanaan yang berasal dari alokasi anggaran kementerian dan sumber lain yang diidentifikasi oleh Departemen Anggaran dan Manajemen.
