Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjelaskan bahwa pengoplosan gas merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan dapat membahayakan keselamatan jiwa karena potensi ledakan yang bisa terjadi. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Aris Wibowo, menyatakan bahwa penindakan hukum perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar keselamatan nyawa terjamin.
Gas oplosan dianggap berbahaya karena proses pemindahannya tidak mematuhi standar keamanan, mengakibatkan potensi kebocoran gas yang bisa memicu ledakan. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah menangkap lima orang di Jakarta Utara dan Bogor yang diduga menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram. Penangkapan ini dilakukan setelah serangkaian kebakaran terjadi, termasuk kebakaran kapal di wilayah Pelabuhan Muara Baru yang diduga disebabkan oleh gas hasil oplosan.
Kepolisian berkomitmen untuk memastikan bahwa subsidi gas negara benar-benar tepat sasaran dan keselamatan masyarakat terjaga. Pelaku pengoplosan gas bisa dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik pengoplosan gas ini dilakukan dengan cara memindahkan isi gas subsidi ke tabung non-subsidi lebih besar atau gas portabel untuk mendapatkan keuntungan lebih.
Penegakan hukum terkait pengoplosan gas ini menjadi perhatian serius dari pihak berwenang untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelaku, diharapkan kasus pengoplosan gas dapat dicegah dan membawa efek jera bagi pelaku.
