Dalam rangka menanggapi instruksi tegas Presiden Prabowo mengenai perlindungan aset negara, Tentara Nasional Indonesia menggelar latihan besar di wilayah Bangka Belitung dan Morowali pada November 2025. Terdapat lebih dari 68 ribu prajurit dari TNI AD, AL, dan AU yang terlibat dalam operasi ini, sebagai bagian dari upaya terintegrasi yang bertujuan mengamankan sumber daya nasional dari kejahatan penambangan tanpa izin.
Penambangan ilegal di Bangka Belitung telah menjadi masalah kronis, dengan jumlah titik yang mencapai sekitar seribu lokasi seperti yang pernah disebutkan Presiden. Kegiatan yang tidak resmi ini dinilai tidak hanya menguras hampir seluruh produksi timah nasional—hingga delapan puluh persen—tetapi juga mempercepat kerusakan lingkungan di kawasan kaya komoditas tersebut.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti bahwa pengerahan TNI ini dilakukan bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan militer ataupun menguji kesiapan tempur, melainkan untuk memastikan negara mampu menegakkan perundangan dan menjaga sumber daya strategis. Ia menegaskan saat berada di Desa Mabat, Bangka, bahwa inti dari seluruh pengerahan personel ini adalah mengukuhkan hak dan wewenang negara dalam menertibkan serta melindungi aset vital dari segala ancaman.
Konsep Operasi Militer Selain Perang atau OMSP menjadi tolok ukur dalam latihan bersama ini. Jenderal Agus Subiyanto, Panglima TNI, menuturkan bahwa ancaman terhadap sumber daya negara kini dipandang setara dengan ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Pengamanan kawasan penting di Bangka Belitung dan Morowali menjadi prioritas utama dalam latihan gabungan TNI tersebut.
Presiden secara langsung telah memerintahkan TNI untuk menutup dan mengawasi seluruh pintu keluar masuk barang pertambangan di Bangka Belitung. Menurutnya, negara harus mengetahui secara rinci lalu lintas hasil tambang dan mencegah setiap potensi penyelundupan ataupun eksploitasi ilegal yang merugikan bangsa. Perintah tersebut disambut dengan penerapan strategi pemblokiran jalur distribusi tambang guna membatasi ruang gerak para pelaku ilegal.
Selama latihan, diperagakan sejumlah skenario kritis pengamanan aset, seperti operasi Serangan Udara Langsung menggunakan pesawat F-16, serta penerjunan pasukan dari Batalyon 501/Bajra Yudha Kostrad. Selain itu, TNI AL melalui dua kapal perang melakukan simulasi penangkapan ponton tambang ilegal. Tim khusus Koopssus TNI juga melaksanakan aksi perebutan cepat di area galian pasir yang disinyalir menjadi lokasi praktik ilegal.
Tidak hanya itu, pejabat negara turut menyaksikan langsung proses penegakan hukum di Dermaga Belinyu dan Dusun Nadi, tempat hasil tangkapan ponton liar dan pasir diinventarisasi. Seluruh rangkaian latihan tersebut semakin memantapkan peran TNI sebagai pelindung utama kekayaan alam Indonesia, menegaskan bahwa pengamanan sumber daya bukan hanya tugas penegakan hukum tetapi juga bagian tak terpisahkan dari menjaga kedaulatan.
Pemilihan Bangka Belitung sebagai titik fokus operasi mempertimbangkan faktor ekonomi, geografis, dan nilai strategis wilayah. Daerah ini menyimpan cadangan timah yang sangat berharga, sehingga menjadi target utama pelaku ilegal serta sangat penting untuk dilindungi.
Keterlibatan TNI dalam mengamankan wilayah tersebut memperjelas ketegasan pemerintah dalam memberantas penambangan liar serta mempertahankan hak negara atas sumber daya nasional untuk generasi mendatang. Pemerintah berharap, kehadiran militer di tengah masyarakat mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan memberi rasa aman terhadap pengelolaan aset bangsa.
Sumber: TNI Siap Perang Lawan Mafia Tambang: Latihan Gabungan Besar Di Bangka Belitung Uji Doktrin OMSP
Sumber: TNI Gelar Latihan Gabungan, Kirim Sinyal Perang Ke Mafia Tambang Ilegal
