Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh pada peringatan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara, Jakarta. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 menjadi dasar penganugerahan tersebut. Salah satu dari sepuluh nama yang menerima penghargaan tersebut adalah almarhum Mochtar Kusumaatmadja, yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dalam Bidang Perjuangan Hukum dan Politik. Mochtar Kusumaatmadja adalah seorang ahli hukum internasional dan diplomat yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman pada masa Orde Baru.
Mochtar Kusumaatmadja lahir di Jakarta pada 17 April 1929 dari keluarga yang memiliki latar belakang yang istimewa. Ia belajar di Jakarta dan Cirebon seiring dengan perpindahan tempat tinggal keluarganya. Mochtar lulus dengan gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1955 dengan spesialisasi hukum internasional. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan masternya di Universitas Yale, Amerika Serikat (AS), dan meraih gelar ‘Master of Laws’ (LL.M.).
Kembali ke Indonesia, Mochtar terlibat dalam mengembangkan konsep negara kepulauan yang dideklarasikan oleh Perdana Menteri Djuanda sebagai Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Mochtar juga aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) dan meraih gelar doktor ilmu hukum pada tahun 1962. Meskipun kritikannya terhadap pemerintahan Orde Lama membuat Presiden Soekarno mencabut gelar doktornya, Mochtar tetap semangat dalam menimba ilmu dengan melanjutkan pendidikan ke AS.
Mochtar Kusumaatmadja memiliki kontribusi besar sebagai Menteri Luar Negeri yang aktif memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara atau negara kepulauan. Gagasan ini diakui dalam Konvensi Hukum Laut atau the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, ia juga dikenal sebagai pencetus diplomasi budaya Indonesia di luar negeri dan membantu menyelesaikan konflik antara Vietnam dan Kamboja yang menghasilkan Paris Peace Agreement.
Mochtar masih aktif di forum internasional setelah menjabat sebagai Menlu dan terlibat dalam berbagai kegiatan akademis. Ia meninggal pada tahun 2021 di usia 92 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Penghargaan dan dedikasinya membuat namanya diabadikan oleh Gedung Perpustakaan Hukum Unpad serta menjadi pengganti nama Jalan Layang di Pasopati Bandung.
