Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali merapikan susunan Kabinet Merah Putih lewat pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9). Pergantian ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin mendorong mesin kabinet bekerja lebih presisi di tengah agenda besar pemerintahan periode 2024-2029.
Empat menteri dan satu wakil menteri resmi dilantik
Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam kesempatan itu, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Selain itu, Dahnil Anzar Simanjuntak juga resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh.
Perubahan ini menandai penyesuaian penting dalam struktur kabinet, terutama karena ada kementerian baru yang kini masuk dalam formasi pemerintahan. Langkah tersebut memperlihatkan fokus pemerintah pada penguatan layanan publik dan penataan kelembagaan yang lebih spesifik.
Kementerian Haji dan Umrah mulai dibentuk
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengumumkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang disepakati pemerintah bersama DPR. Pembentukan kementerian ini menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan yang dinilai perlu untuk memperkuat urusan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara lebih terarah.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmennya menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa setiap langkah penyegaran kabinet tetap berada dalam koridor konstitusi dan mandat pemerintahan.
Di hadiri pimpinan negara dan aparat keamanan
Prosesi pelantikan berlangsung dengan kehadiran para pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara menunjukkan bahwa agenda ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari penataan ulang kerja pemerintah yang mendapat perhatian luas.
Dengan formasi baru ini, publik kini menunggu sejauh mana para pejabat yang dilantik mampu menjawab tuntutan kerja yang lebih cepat, lebih rapi, dan lebih konkret di kementerian masing-masing.
Source link
