Pimpinan DPR telah merespons aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik BEM dan organisasi kemahasiswaan dengan baik. Mereka mendengarkan aspirasi tersebut dan memastikan bahwa pemerintah juga menerima masukan dari adik-adik BEM. Kontak telah dilakukan dengan Mensesneg untuk mempersiapkan penerimaan aspirasi tersebut dalam waktu yang cepat. Beberapa aspirasi yang telah disampaikan termasuk dalam 17 + 8 yang akan dievaluasi oleh DPR.
Rapat evaluasi akan segera dilakukan oleh pimpinan fraksi DPR untuk mencapai konsensus. Pimpinan DPR juga mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang dinonaktifkan tidak kehilangan fasilitas keanggotaan. Setelah pembahasan mengenai KUHAP selesai, Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi topik pembicaraan selanjutnya.
Partisipasi publik terus didorong mengenai Undang-Undang KUHAP, namun evaluasi ini akan memiliki batas waktu agar pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset dapat segera dimulai. Evaluasi DPR dan reformasi dipimpin oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk meningkatkan transparansi dan kualitas DPR. Semua anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu demi perbaikan bersama.
