Prabowo’s Efforts to Reduce State Budget Deficit Through Efficiency Measures

Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisinya membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju posisi tanpa defisit. Target itu ia sampaikan saat memaparkan Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, dengan menempatkan efisiensi sebagai kunci utama untuk menekan kebocoran anggaran dan memperkuat ruang fiskal negara.

APBN 2026 Masih Defisit, Tapi Didorong ke Arah Lebih Sehat

Dalam rancangan tersebut, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, sementara pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.147,7 triliun. Selisih keduanya menghasilkan defisit fiskal Rp 638,8 triliun atau setara 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit itu akan dibiayai dengan cara yang disebut berkelanjutan.

Prabowo tidak menutup mata bahwa jalan menuju APBN tanpa defisit tidak mudah. Namun, ia menyatakan pemerintah akan terus mendorong langkah-langkah efisiensi agar ketergantungan pada utang dan pembiayaan defisit bisa ditekan. Ia bahkan menyebut harapannya agar APBN Indonesia dapat benar-benar bebas defisit pada 2027 atau 2028.

Fokus pada Kebocoran Anggaran dan Pembiayaan Kreatif

Di hadapan para anggota parlemen, Prabowo menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya soal besarnya belanja, melainkan juga bagaimana anggaran dikelola. Ia meminta agar kebocoran dalam sistem keuangan negara dibenahi dan seluruh kekuatan politik di Indonesia memberi dukungan yang sama untuk agenda tersebut.

Pemerintah juga disebut ingin mengurangi ketergantungan pembangunan pada APBN semata. Untuk itu, strategi pembiayaan kreatif akan diperkuat agar proyek-proyek pembangunan tidak hanya bertumpu pada dana negara. Di sisi lain, penerimaan pajak akan ditingkatkan tanpa mengganggu iklim investasi yang sudah berjalan.

Insentif Fiskal Tetap Jadi Instrumen Strategis

Meski berupaya memperbesar penerimaan, pemerintah tetap menyiapkan insentif fiskal yang terarah untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis. Prabowo menilai kebijakan fiskal harus mampu menjaga keseimbangan: negara memperoleh pendapatan lebih baik, sementara dunia usaha tetap mendapat kepastian untuk tumbuh.

Pengelolaan Sumber Daya Jadi Kunci Kesejahteraan

Prabowo juga menyinggung pentingnya pengelolaan sumber daya negara agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurut dia, aset dan kekayaan negara harus dimanfaatkan secara efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan keuangan.

Dengan arah kebijakan itu, pemerintah ingin menunjukkan bahwa perbaikan fiskal bukan hanya soal menekan defisit, tetapi juga soal memperbaiki tata kelola, memperkuat penerimaan, dan memastikan setiap rupiah anggaran bekerja lebih efektif bagi publik.

Source link